Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. (MI/Susanto)
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. (MI/Susanto)

Aspek Pertimbangan Pembebasan Ba'asyir

Nasional abu bakar baasyir
Dheri Agriesta • 22 Januari 2019 06:25
Jakarta: Pemerintah meninjau kembali wacana pembebasan Abu Bakar Baasyir. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut ada berbagai aspek yang dipertimbangkan pemerintah.
 
"Jadi, Presiden kan tidak boleh grasa-grusu, tidak serta merta ya membuat keputusan," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 21 Januari 2019.
 
Wiranto menyebut keluarga telah mengajukan permintaan pembebasan Baasyir sejak 2017. Faktor usia dan kesehatan yang memburuk jadi alasan keluarga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wiranto mengatakan, Presiden memahami permintaan itu. Tapi, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti ideologi Pancasila, NKRI, dan hukum.
 
Presiden pun memerintahkan kementerian dan lembaga terkait meninjau permintaan kembali kemungkinan pembebasan Baasyir. Agar, pemerintah bisa segera menjawab permintaan keluarga.
 
"Jangan sampai ada satu spekulasi-spekulasi lain ya berhubungan dengan Abu Bakar Baasyir yang sekarang dalam tahanan itu," pungkas Wiranto.
 
Kabar pembebasan Baasyir pertama kali disampaikan penasihat hukum pribadi Presiden Joko Widodo. Yusril menyebut Baasyir di bebaskan tanpa syarat memberatkan.
 
Baasyir telah mendekam di penjara sekitar sembilan tahun dari total hukum 15 tahun penjara. Yusril menyebut pembebasan Baasyir akan dilakukan secepatnya.
 
Baca:Pembebasan Ba'asyir Perlu Pertimbangan Lanjutan

 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif