medcom.id, Jakarta: Pemerintah sedang menyusun paket kebijakan hukum. Hal ini dinilai dapat menguntungkan perekonomian dan mendukung 13 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan.
"Agar setelah ekonomi jalan bagus di back up hukum jadi lebih bagus lagi. Kalau hukum ditegakkan baik sebenarnya ada keuntungan lain yang dapat diperoleh terutama di bidang ekonomi," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).
Menurut dia, dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi korupsi, pungutan liar atau pelanggaran hukum lainnya yang merugikan investor. Dengan paket kebijakan ini, kata dia, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dia menjelaskan, pemerintah sudah meminta masukan dan meningkatkan kerja sama dengan KPK yang telah memiliki kiat-kiat pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Meski demikian, Wiranto enggan membeberkan poin-poin dalam paket kebijakan hukum tersebut. "Masak saya mendahului Presiden itu enggak boleh," ungkap dia.
KPK pun sebelumnya meminta pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang sudah lama dibahas di DPR tetapi tak pernah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku RUU perampasan aset ini menjadi salah satu poin yang tertera dalam paket kebijakan hukum.
"(RUU perampasan aset) itu antara lain," kata Agus.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah sedang menyusun paket kebijakan hukum. Hal ini dinilai dapat menguntungkan perekonomian dan mendukung 13 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan.
"Agar setelah ekonomi jalan bagus di
back up hukum jadi lebih bagus lagi. Kalau hukum ditegakkan baik sebenarnya ada keuntungan lain yang dapat diperoleh terutama di bidang ekonomi," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).
Menurut dia, dengan kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi korupsi, pungutan liar atau pelanggaran hukum lainnya yang merugikan investor. Dengan paket kebijakan ini, kata dia, pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dia menjelaskan, pemerintah sudah meminta masukan dan meningkatkan kerja sama dengan KPK yang telah memiliki kiat-kiat pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Meski demikian, Wiranto enggan membeberkan poin-poin dalam paket kebijakan hukum tersebut. "Masak saya mendahului Presiden itu enggak boleh," ungkap dia.
KPK pun sebelumnya meminta pemerintah untuk segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang sudah lama dibahas di DPR tetapi tak pernah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku RUU perampasan aset ini menjadi salah satu poin yang tertera dalam paket kebijakan hukum.
"(RUU perampasan aset) itu antara lain," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
