medcom.id, Jakarta: Putusan sela terkait eksepsi yang diajukan terdakwa La Nyalla Mattalitti tidak dicapai dengan suara bulat. Dua hakim ingin eksepsi yang diajukan diterima agar La Nyalla bisa bebas.
Dua hakim yang setuju eksepsi La Nyalla diterima yakni Hakim Ketua Sumpeno dan Hakim anggota Baslin Sinaga.
Baslin menyebut, putusan praperadilan di Pengadilan Tinggi Surabaya sudah jelas. Di antaranya nomor 19 praperadilan, dan nomor 28 praperadilan.
Dalam putusan dinyatakan, penyidikan perkara tindak pidana korupsi bantuan dana hibah yang diterima Kadin Jatim yang digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim tahun 2012 oleh La Nyalla berikut penetapan tersangkanya tidak sah.
Pengadilan Negeri Surabaya, kata Baslin, adalah pengadilan negara yang seharusnya majelis memaknai bahwa putusan hakim adalah kesimpulan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di muka persidangan dan menyelesaikan suatu perkara.
"Melihat buktinya itu, maka putusan hakim apalagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dihormati oleh siapapun," kata Baslin membacakan pertimbangan dalam putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/Rb17qelK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Dia mengakui, bakal ada kontradiktif dalam hal itu. Oleh karenanya, penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, tetapi penuntutannya dapat diterima.
"Menimbang bahwa tidak dapat mencapai musyawarah mufakat secara bulat maka akan dijatuhkan putusan sesuai suara terbanyak," kata Baslin.
Baca: Hakim Tolak Eksepsi La Nyalla, Persidangan Dilanjutkan
Lantaran tiga hakim lain yakni Masud, Anwar, dan Sigit herman berpendapat kalau eksepsi ditolak, maka hakim memutuskan eksepsi ditolak. Dakwaan jaksa dinilai sudah dibuat dengan cermat, jelas dan tepat sehingga bisa menjadi pedoman dalam menyusun dakwaan dan persidangan bisa dilanjutkan.
Diketahui, La Nyalla didakwa memperkaya diri sendiri yaitu Rp1.105.577.500. Uang itu diterima dari hasil penjualan saham IPO di Bank Jatim yang mana pembeliannya menggunakam dana hibah Provinsi Jatim untuk Kadin Jatim tahun 2012.
Terkait perbuatannya itu, La Nyalla didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b2M0VvN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Putusan sela terkait eksepsi yang diajukan terdakwa La Nyalla Mattalitti tidak dicapai dengan suara bulat. Dua hakim ingin eksepsi yang diajukan diterima agar La Nyalla bisa bebas.
Dua hakim yang setuju eksepsi La Nyalla diterima yakni Hakim Ketua Sumpeno dan Hakim anggota Baslin Sinaga.
Baslin menyebut, putusan praperadilan di Pengadilan Tinggi Surabaya sudah jelas. Di antaranya nomor 19 praperadilan, dan nomor 28 praperadilan.
Dalam putusan dinyatakan, penyidikan perkara tindak pidana korupsi bantuan dana hibah yang diterima Kadin Jatim yang digunakan untuk pembelian IPO Bank Jatim tahun 2012 oleh La Nyalla berikut penetapan tersangkanya tidak sah.
Pengadilan Negeri Surabaya, kata Baslin, adalah pengadilan negara yang seharusnya majelis memaknai bahwa putusan hakim adalah kesimpulan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di muka persidangan dan menyelesaikan suatu perkara.
"Melihat buktinya itu, maka putusan hakim apalagi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dihormati oleh siapapun," kata Baslin membacakan pertimbangan dalam putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).
Dia mengakui, bakal ada kontradiktif dalam hal itu. Oleh karenanya, penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, tetapi penuntutannya dapat diterima.
"Menimbang bahwa tidak dapat mencapai musyawarah mufakat secara bulat maka akan dijatuhkan putusan sesuai suara terbanyak," kata Baslin.
Baca:
Hakim Tolak Eksepsi La Nyalla, Persidangan Dilanjutkan
Lantaran tiga hakim lain yakni Masud, Anwar, dan Sigit herman berpendapat kalau eksepsi ditolak, maka hakim memutuskan eksepsi ditolak. Dakwaan jaksa dinilai sudah dibuat dengan cermat, jelas dan tepat sehingga bisa menjadi pedoman dalam menyusun dakwaan dan persidangan bisa dilanjutkan.
Diketahui, La Nyalla didakwa memperkaya diri sendiri yaitu Rp1.105.577.500. Uang itu diterima dari hasil penjualan saham IPO di Bank Jatim yang mana pembeliannya menggunakam dana hibah Provinsi Jatim untuk Kadin Jatim tahun 2012.
Terkait perbuatannya itu, La Nyalla didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
