medcom.id, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal mengeluarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, April ini.
Koalisi Kendeng Lestari berharap kajian itu tak hanya melihat dari sisi lingkungan. "KLHS harus menghitung juga dimensi sosial masyarakat," kata Koordinator Jaringan Antitambang Merah Johansyah, di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu 1 April 2017.
Dimensi sosial yang dimaksud, yakni ingatan dan sejarah masyarakat soal kebudayaan dan peradaban di sana.
Dia memaparkan, salah satu kunci dalam kajian KLHS yakni adanya daya tampung dan daya dukung suatu kawasan. Apakah Kendeng yang merupakan jantungnya pulau Jawa itu masih dapat menampung atau menerima proyek investasi pertambangan dan pabrik semen? "KLHS itu harus menjawab itu," ujar dia.
Dia mencatat di seluruh Indonesia terdapat sekitar 9.734 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara. Belum lagi izin konsesi dan gas alam yang jumlahnya lebih dari 300 blok kerja.
"Kalau kita simpulkan, ada kebangkrutan daya dukung dan daya tampung di Jateng serta hilangnya hal yang tidak bisa dihitung, yakni dimensi sosial," kata dia.
Selain itu, kata dia, dengan meloloskan izin, maka daya rusak lingkungan hidup berlipat. Pasalnya, kata dia, bila ada pabrik semen pasti ada pertambangan batu gamping dan harus ditunjang energi besar dari PLTU Batubara.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bakal mengeluarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, April ini.
Koalisi Kendeng Lestari berharap kajian itu tak hanya melihat dari sisi lingkungan. "KLHS harus menghitung juga dimensi sosial masyarakat," kata Koordinator Jaringan Antitambang Merah Johansyah, di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu 1 April 2017.
Dimensi sosial yang dimaksud, yakni ingatan dan sejarah masyarakat soal kebudayaan dan peradaban di sana.
Dia memaparkan, salah satu kunci dalam kajian KLHS yakni adanya daya tampung dan daya dukung suatu kawasan. Apakah Kendeng yang merupakan jantungnya pulau Jawa itu masih dapat menampung atau menerima proyek investasi pertambangan dan pabrik semen? "KLHS itu harus menjawab itu," ujar dia.
Dia mencatat di seluruh Indonesia terdapat sekitar 9.734 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara. Belum lagi izin konsesi dan gas alam yang jumlahnya lebih dari 300 blok kerja.
"Kalau kita simpulkan, ada kebangkrutan daya dukung dan daya tampung di Jateng serta hilangnya hal yang tidak bisa dihitung, yakni dimensi sosial," kata dia.
Selain itu, kata dia, dengan meloloskan izin, maka daya rusak lingkungan hidup berlipat. Pasalnya, kata dia, bila ada pabrik semen pasti ada pertambangan batu gamping dan harus ditunjang energi besar dari PLTU Batubara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
