Ilustrasi bansos dari pemerintah. ANT Arif Firmasyah
Ilustrasi bansos dari pemerintah. ANT Arif Firmasyah

Temuan Penyelewengan Dana Bansos Bakal Jadi Evaluasi

Nasional Virus Korona
Anggi Tondi Martaon • 31 Juli 2020 21:04
Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy prihatin dengan temuan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) covid-19. Temuan ini bakal menjadi evaluasi bersama pemerintah.
 
"Iya pasti menjadi bahan rapat kami nanti di RDP (rapat dengar pendapat) dengan Kemensos (Kementerian Sosial) maupun dengan kementerian/lembaga terkait," kata John kepada Medcom.id, Jumat, 31 Juli 2020.
 
Politikus Golkar itu menyebut evaluasi perlu segera dilakukan. Sebab, program bansos sangat dibutuhkan masyarakat selama pandemi korona belum berakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya sangat berharap di masa yang akan datang tidak ada lagi penyelewengan dana bansos ini. Dan Kami di Komisi VIII DPR RI siap mengawasi penggunaan dana bansos ini sampai tuntas," ungkap dia.
 
Dia menyayangkan masih ada pihak yang melakukan praktik culas di tengah situasi seperti ini. Padahal, tidak sedikit masyarakat mengalami kesusahan akibat pandemi virus korona.
 
"Nah kalau ada oknum yang masih mau memanipulasi uang atau anggaran bansos, sekali lagi saya betul-betul tidak habis pikir dan prihatin," sebut dia.
 
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu meminta aparat penegak hukum menindak pelaku penyelewengan dana bansos covid-19. Pelaku harus diberikan sanksi tegas.
 
"Aparat pihak berwajib memang harus mengusut tuntas kasus penyelewengan tersebut dari hulu sampai hilir dan sampai tuntas," ujar dia.
 
(Baca: Polri Diminta Tindak Tegas Pelaku Penyelewengan Dana Bansos)
 
Polri menemukan 102 kasus penyelewengan dana bansos covid-19. Pendalaman dilakukan di 20 Polda di seluruh Indonesia.
 
Polda Sumatra Utara menangani 38 kasus penyelewengan dana bansos, Polda Jawa Barat 18 kasus, Polda Nusa Tenggara Barat sembilan kasus, Polda Riau tujuh kasus, Polda Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan masing-masing empat kasus, serta Polda Sulawesi Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Polda Banten masing-masing tiga kasus.
 
Polda Sumatra Selatan dan Polda Maluku Utara masing-masing dua kasus, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kepulauan Riau, Polda Sulawesi Barat, Polda Sumatra Barat, Polda Kalimantan Utara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Papua masing-masing satu kasus.
 
Kasus penyelewengan memiliki banyak motif. Antara lain, pemotongan dana dan pembagian tidak merata. Pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima.
 
Adapula yang menggunakan pemotongan dana bansos untuk uang lelah. Kemudian, mengurangi timbangan paket sembako serta tidak ada transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.
 
Polri memastikan menindak orang-orang yang terlibat penyelewengan dana bansos tersebut. Sejumlah alasan tidak akan meringankan hukuman terhadap pelaku.
 
"Apa pun penyelewengan, walaupun sudah ada kesepakatan itu tidak dibenarkan apalagi unsur cerita pemerataan, agar mereka mendapatkan semuanya yang tidak terdata, apa pun itu tidak boleh," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 27 Juli 2020.
 

(REN)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif