Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pakar: Pelanggaran SOP Bank Bukan Pidana

Nasional kasus hukum
Media Indonesia • 15 Juli 2020 16:17
Jakarta: Beberapa pakar hukum menyatakan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) bank tak masuk ranah pidana. Berujung pidana jika penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan wewenang, atau benturan kepentingan yang dilakukan direksi, dewan komisaris, maupun karyawan bank.
 
"Jika tidak terbukti maka pelanggaran SOP merupakan pelanggaran administrasi yang tidak dapat dipidana," kata pakar hukum perbankan Yunus Husein, Rabu, 15 Juli 2020.
 
Yunus menyayangkan penggunaan Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri untuk menjerat 20 tersangka eks anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai Bank Swadesi. Mereka diduga melakukan pelanggaran SOP atas laporan debitur wanprestasi Rita Kishore Kumar Pridhnani, direktur PT Ratu Kharisma.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) itu, Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan merupakan “administrative penal law”. Artinya, ketentuan pidana mendukung ketentuan administratif yang ada dalam UU Perbankan.
 
"Jadi, harus ada dulu pelanggaran yang bersifat administratif dan terlebih dahulu ditegakkan hukum administratif. Apabila penegakan hukum dengan hukum administratif tidak berjalan, barulah dipakai penyelesaian secara pidana dengan menerapkan sanksi pidana," kata Yunus.
 
Yunus menambahkan norma-norma dalam hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus ditanggapi dengan sanksi administrasi. Begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata, harus ditanggapi dengan sanksi perdata.
 
"Hanya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium," tuturnya.
 
Apalagi, lanjut dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas dan regulator belum menemukan adanya unsur kesengajaan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat pembinaan (supervisory action) atau sanksi administratif yang dikenakan pengawas kepada Bank Swadesi yang saat ini telah diakusisi oleh Bank of India Indonesia (BOII).
 
“Logika sederhana saja, jika langkah-langkah yang diperintahkan oleh pengawas bank tidak ada, berarti tidak ada pelanggaran yang dilakukan bank," katanya.
 
Baca:20 Tersangka Kasus Bank Swadesi Minta Perlindungan Hukum
 
Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat senada. Refli mengingatkan, jika terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan--dalam hal ini melanggar SOP bank--maka harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Seperti, penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau benturan kepentingan yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut.
 
"Jika hanya kesalahan administrasi, maka sanksinya pun administrasi," jelas Refli.
 
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis juga menilai SOP bukanlah peraturan lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b. Sejauh, SOP tersebut belum dituangkan dalam peraturan perbankan dan diundangkan dalam lembaran negara.
 
"SOP internal bank tidak bisa dijadikan landasan untuk memidanakan seseorang," ujarnya.
 
Kasus ini terjadi pada Maret dan Juni 2008. Saat itu Debitur PT Ratu Kharisma mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Swadesi sejumlah Rp10,5 miliar dengan agunan berupa tanah seluas 1.520 meter persegi di daerah Seminyak, Bali.
 
Baru membayar angsuran dan bunga sekitar Rp300 juta, debitur dilaporkan lalai atas kewajibannya dan tidak lagi membayar bunga dan angsuran sejak Juni 2009. Pemberitahuan, peringatan, dan pemutusan kredit sudah dilakukan, tapi debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya.
 
Merujuk Pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan No 40 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Lelang dan pencatatan objek agunan melibatkan Kantor Pertanahan (BPN), pihak bank lantas mengajukan lelang umum di KPKNL Denpasar.
 
Hasilnya, aset tersebut laku senilai Rp6,38 miliar setelah melalui lima kali proses lelang. Namun, PT Ratu Kharisma tidak puas dengan hasil lelang tersebut karena nilai lelang jauh di bawah nilai pasar.
 
Saat lelang IV, debitur bahkan meminta kreditur menghapus utang Rp5 miliar. Jumlah ini merujuk pada putusan hakim dalam gugatan wanprestasi. Selisih dari nominal utang dipotong nilai aset yang dilelang. Namun, permintaan itu ditolak pihak bank.
 
Setelah melalui proses panjang, akhirnya debitur melaporkan komisaris, direksi, dan karyawan Bank Swadesi ke Polda Bali atas dugaan melakukan tindak pindana perbankan.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif