Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi pemanfaatan lahan secara ilegal oleh beberapa pihak tertentu di Danau Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Pemerintah setempat diminta turun tangan mencegah potensi pemanfaatan lahan secara ilegal itu.
"Jangan sampai kekayaan negara hilang diambil oknum tidak bertanggung jawab," kata Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Juli 2022.
KPK menilai pemerintah setempat perlu mempercepat melaksanakan revitalisasi di Danau Tondano. Jika tidak, pemanfaatan danau itu bakal diambil alih pihak lain dan bisa menimbulkan kerugian negara.
"Danau Tondano adalah kekayaan negara yang harus dijaga jangan sampai didapati kerugian negara di dalamnya," ujar Wahyudi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti mengatakan sudah ada beberapa pihak yang melaksanakan kegiatan ilegal di Danau Tandano. Pertama, adanya keramba ikan tanpa izin.
Lalu, KPK melihat adanya bangunan di sekitaran Danau Tandano yang dibangun secara ilegal tanpa membayar pajak. Pemerintah setempat sudah pasti tidak mendapatkan pemasukan dari kegiatan ilegal di sana.
"Situasi ini tentunya merugikan keuangan daerah dan harus segera ditertibkan agar aktivitas di Danau Tondano yang merupakan kekayaan negara bisa bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat luas," tutur Ely.
Ely menegaskan bahwa pembangunan keramba apung dan bangunan liar itu menyalahi aturan garis sempadan danau. Pembangunan keramba apung dan bangunan liar itu juga diyakini membahayakan masyarakat yang ingin menikmati keindahan danau.
"Sempadan danau berfungsi sebagai kawasan pelindung danau, fasilitas publik, masyarakat, dan pengaman tanah guna mencegah kerusakan lingkungan," ucap Ely.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menemukan adanya potensi pemanfaatan lahan secara ilegal oleh beberapa pihak tertentu di Danau Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Pemerintah setempat diminta turun tangan mencegah potensi pemanfaatan lahan secara ilegal itu.
"Jangan sampai kekayaan negara hilang diambil oknum tidak bertanggung jawab," kata Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyudi melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Juli 2022.
KPK menilai pemerintah setempat perlu mempercepat melaksanakan revitalisasi di Danau Tondano. Jika tidak, pemanfaatan danau itu bakal diambil alih pihak lain dan bisa menimbulkan kerugian negara.
"Danau Tondano adalah kekayaan negara yang harus dijaga jangan sampai didapati kerugian negara di dalamnya," ujar Wahyudi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti mengatakan sudah ada beberapa pihak yang melaksanakan kegiatan ilegal di Danau Tandano. Pertama, adanya keramba ikan tanpa izin.
Lalu,
KPK melihat adanya bangunan di sekitaran Danau Tandano yang dibangun secara ilegal tanpa membayar pajak. Pemerintah setempat sudah pasti tidak mendapatkan pemasukan dari kegiatan ilegal di sana.
"Situasi ini tentunya merugikan keuangan daerah dan harus segera ditertibkan agar aktivitas di Danau Tondano yang merupakan kekayaan negara bisa bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat luas," tutur Ely.
Ely menegaskan bahwa pembangunan keramba apung dan bangunan liar itu menyalahi aturan garis sempadan danau. Pembangunan keramba apung dan bangunan liar itu juga diyakini membahayakan masyarakat yang ingin menikmati keindahan danau.
"Sempadan danau berfungsi sebagai kawasan pelindung danau, fasilitas publik, masyarakat, dan pengaman tanah guna mencegah kerusakan lingkungan," ucap Ely.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
