KPK: Kebanyakan Pungli Bikin Kualitas Pembangunan Turun
Candra Yuri Nuralam • 01 Desember 2022 07:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kebiasaan pungutan liar (pungli) disetop. Tindakan kotor itu dinilai cuma merusak kualitas pembangunan.
"Saya bayangkan misalnya suatu jalan dengan target kualitas bertahan lima tahun. Tapi kalau disana-sini ada pungutan fee, sehingga material yang direalisasikan kurang, maka pasti kualitasnya juga turun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Desember 2022.
Alex mengatakan pungli kerap terjadi dalam pengerjaan proyek. Bahkan, lanjutnya, ada penyelenggara negara yang juga meminta jatahnya setiap adanya pembangunan.
Dia juga menyebut biasanya para pejabat meminta jatah sepuluh persen dari nilai proyek kepada pengusaha. Pemenang proyek terpaksa mengurangi kualitas bangunan untuk menjaga keuntungannya.
"Ini makanya, sering terjadi setelah beberapa bulan, proyek pembangunan sudah rusak," ucap Alex.
Atas dasar itulah KPK meminta kebiasaan pungli disetop. Sudah seharusnya masyarakat mendapatkan fasilitas sesuai dengan nominal proyek yang dianggarkan.
"Dari pengalaman kami juga, pengadaan barang dan jasa terutama konstruksi itu sangat rawan korupsi," ujar Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kebiasaan pungutan liar (pungli) disetop. Tindakan kotor itu dinilai cuma merusak kualitas pembangunan.
"Saya bayangkan misalnya suatu jalan dengan target kualitas bertahan lima tahun. Tapi kalau disana-sini ada pungutan fee, sehingga material yang direalisasikan kurang, maka pasti kualitasnya juga turun," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Kamis, 1 Desember 2022.
Alex mengatakan pungli kerap terjadi dalam pengerjaan proyek. Bahkan, lanjutnya, ada penyelenggara negara yang juga meminta jatahnya setiap adanya pembangunan.
Dia juga menyebut biasanya para pejabat meminta jatah sepuluh persen dari nilai proyek kepada pengusaha. Pemenang proyek terpaksa mengurangi kualitas bangunan untuk menjaga keuntungannya.
"Ini makanya, sering terjadi setelah beberapa bulan, proyek pembangunan sudah rusak," ucap Alex.
Atas dasar itulah KPK meminta kebiasaan pungli disetop. Sudah seharusnya masyarakat mendapatkan fasilitas sesuai dengan nominal proyek yang dianggarkan.
"Dari pengalaman kami juga, pengadaan barang dan jasa terutama konstruksi itu sangat rawan korupsi," ujar Alex. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
