Bupati Lampung Tengah Tiba di Gedung KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Aprilio Akbar
Jakarta: Bupati Lampung Tengah Mustafa tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mustafa ditangkap karena diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan orang nomor satu di Lampung Tengah itu tiba di markas Antikorupsi sekitar pukul 23.30 WIB. Saat ini, Mustafa sedang menjalani pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya sempat diperiksa di Polda Lampung Tengah.

"Sekitar pukul 23.20 WIB tadi tim sudah membawa Bupati Lampung Tengah ke KPK untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018.


Menurut Febri, pemeriksaan lanjutan dilakukan karena penyidik masih membutuhkan informasi dan keterangan untuk menentukan status hukum Mustafa dalam perkara rasuah ini.

Baca: Keju jadi Kode Uang Suap Pinjaman Daerah Lampung Tengah

"Sejauh ini kami masih membutuhkan keterangan yang bersangkutan terlebih dahulu sebelum penentuan status hukumnya," kata Febri.

Sebelumnya, praktik suap ini dibongkar dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK kemarin. Dalam operasi senyap ini, sedikitnya ada 19 orang diamankan tim KPK, salah satunya Bupati Lampung Tengah Mustafa. Selain itu, lembaga Antirasuah juga ikut mengamankan uang sejumlah Rp1,16 miliar.

Setelah melakukan pemeriksaan intensif, KPK akhirnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus suap ini. Mereka ditetapkan sebagai tersangka itu yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Baca: KPK Tetapkan Tiga Tersangka Pinjaman Daerah Lampung Tengah

Atas perbuatannya, Taufik sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id