Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi, menegaskan akan selalu menjaga netralitas lembaga yang Ia pimpin. Apalagi Indonesia sedang memasuki tahun politik Pemilihan Umum 2018 dan 2019.
"Percayalah, kami menjaga netralitas tanpa memihak pada kegiatan Pilkada dan Pilpres. Kami tidak pernah berpihak pada satu kelompok atau satu partai pun," kata Djoko, saat jumpa pers di Gedung BSSN, Jakarta Selatan, Jumat Desember 2017.
Djoko mengatakan, revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara tersebut sejatinya hanya berfungsi untuk menjaga keamanan ranah siber nasional dari sejumlah kejahatan. Sehingga, BSSN tidak mempunyai kewenangan berpolitik.
"Bentuk kinerja kita misalkan ketika ada saldo di Bank yang kasat mata dicuri. Mungkin 2 digit dicuri, tapi kan enggak ada yang sadar. Nah, peran kita salah satunya mengungkap itu," ucapnya
Djoko mengatakan, penekanan jaminan netralitas tersebut dinilai perlu untuk diketahui masyarakat. Pasalnya, dirinya pernah mengalami kesalahpahaman kala menjabat di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang dipimpinnya menjelang Pilpres 2014.
Baca: BSSN Diharapkan Dapat Tangkal 'Hoax'
Sedikit bercerita masa lalu, dia bilang kala itu Lemsaneg pernah bermaksud menunjukkan kepada DPR soal adanya kelemahan sistem pengamanan pada pusat data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu ditunjukan ketika Lemsaneg dengan mudahnya memindahkan data yang terdapat di KPU. Namun tuduhan menyerang Lemsaneg sebagai pemotor dibalik pemenang salah satu pihak.
"Hingga kami mengambil keputusan untuk membatalkan rencana membantu keamanan siber KPU dalam Pilpres 2014 karena dikhawatirkan Lemsaneg dituding membantu kemenangan salah satu pihak," ujarnya.
Untuk itu, Ia menekankan akan selalu netral dan mengajak semua pihak menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu dan Pilpres Serentak 2019. BSSN, kata dia, akan bekerja semaksimal mungkin menjaga netralitas dengan meminta kerjasama masyarakat mengamankan kegiatan tersebut.
Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi, menegaskan akan selalu menjaga netralitas lembaga yang Ia pimpin. Apalagi Indonesia sedang memasuki tahun politik Pemilihan Umum 2018 dan 2019.
"Percayalah, kami menjaga netralitas tanpa memihak pada kegiatan Pilkada dan Pilpres. Kami tidak pernah berpihak pada satu kelompok atau satu partai pun," kata Djoko, saat jumpa pers di Gedung BSSN, Jakarta Selatan, Jumat Desember 2017.
Djoko mengatakan, revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara tersebut sejatinya hanya berfungsi untuk menjaga keamanan ranah siber nasional dari sejumlah kejahatan. Sehingga, BSSN tidak mempunyai kewenangan berpolitik.
"Bentuk kinerja kita misalkan ketika ada saldo di Bank yang kasat mata dicuri. Mungkin 2 digit dicuri, tapi kan enggak ada yang sadar. Nah, peran kita salah satunya mengungkap itu," ucapnya
Djoko mengatakan, penekanan jaminan netralitas tersebut dinilai perlu untuk diketahui masyarakat. Pasalnya, dirinya pernah mengalami kesalahpahaman kala menjabat di Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang dipimpinnya menjelang Pilpres 2014.
Baca: BSSN Diharapkan Dapat Tangkal 'Hoax'
Sedikit bercerita masa lalu, dia bilang kala itu Lemsaneg pernah bermaksud menunjukkan kepada DPR soal adanya kelemahan sistem pengamanan pada pusat data di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu ditunjukan ketika Lemsaneg dengan mudahnya memindahkan data yang terdapat di KPU. Namun tuduhan menyerang Lemsaneg sebagai pemotor dibalik pemenang salah satu pihak.
"Hingga kami mengambil keputusan untuk membatalkan rencana membantu keamanan siber KPU dalam Pilpres 2014 karena dikhawatirkan Lemsaneg dituding membantu kemenangan salah satu pihak," ujarnya.
Untuk itu, Ia menekankan akan selalu netral dan mengajak semua pihak menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu dan Pilpres Serentak 2019. BSSN, kata dia, akan bekerja semaksimal mungkin menjaga netralitas dengan meminta kerjasama masyarakat mengamankan kegiatan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
