Jakarta: Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri mengawal penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan non tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) di Lamongan, Jawa Timur (Jatim). Kegiatan ini dilakukan Polri untuk mencegah penipuan oleh oknum.
"Untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos," kata Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Juni 2024.
Yudi menyebut pencegahan dilakukan Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dengan memonitor pencairan dan penyaluran bansos sembako atau BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, menyosialisasikan dan mengedukasi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lamongan.
Menurutnya, pemantauan ini dilakukan Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dengan Kementerian Sosial pada 2-6 Juni 2024. Dengan harapan agar bansos yang diberikan tepat sasaran.
Kegiatan ini dipimpin ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Budi Agung Nugroho bersama lima anggota dan tim Kemensos. Adapun Kabupaten Lamongan dipilih karena ditemukan ribuan data KPM yang ditidaklayakan dalam kurun waktu Juni 2023-Februari 2024.
"Diduga penidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Jakarta: Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes
Polri mengawal penyaluran
bantuan sosial (bansos) atau bantuan pangan non tunai (BPNT) Kementerian Sosial (Kemensos) di Lamongan, Jawa Timur (Jatim). Kegiatan ini dilakukan Polri untuk mencegah penipuan oleh oknum.
"Untuk mencegah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan cara memanfaatkan program bansos," kata Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Juni 2024.
Yudi menyebut pencegahan dilakukan Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dengan memonitor pencairan dan penyaluran bansos sembako atau BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, menyosialisasikan dan mengedukasi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Lamongan.
Menurutnya, pemantauan ini dilakukan Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri dengan Kementerian Sosial pada 2-6 Juni 2024. Dengan harapan agar bansos yang diberikan tepat sasaran.
Kegiatan ini dipimpin ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Budi Agung Nugroho bersama lima anggota dan tim Kemensos. Adapun Kabupaten Lamongan dipilih karena ditemukan ribuan data KPM yang ditidaklayakan dalam kurun waktu Juni 2023-Februari 2024.
"Diduga penidaklayakan ini tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
