Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir dengan nepotisme di Pulau Papua. Sebab, pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan status keluarga atau orang dekat.
“Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua. Di mana ASN-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.
Menurut Dian, nepotisme sangat kental di wilayah timur. Konsep itu lebih parah daripada jual beli jabatan karena bisa menghasilkan ASN yang tidak kompeten.
“Itu sangat kental di wilayah Timur, bukan karena jual-beli jabatan. Celakanya, kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten,” ucap Dian.
Aset daerah gegara praktik nepotisme ini bisa terancam. Sebab, kata Dian, banyak pejabat ogah mengembalikan barang milik negara atau daerah karena merasa diberikan oleh keluarganya yang dulunya atasannya.
“Banyak aset seperti kendaraan dan rumah dinas yang akhirnya dikuasai oleh pejabat karena merasa sudah berjasa secara turun temurun untuk daerah,” ujar Dian.
Sebagian ASN hasil nepotisme itu bahkan kerap berdalih barang daerah yang dipakainya hilang atau sudah dibeli. Padahal, kata Dian, saat ditelusuri dokumen kepemikikannya diganti nama.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) khawatir dengan nepotisme di Pulau
Papua. Sebab, pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan status keluarga atau orang dekat.
“Ada patologi birokrasi atau penyakit birokrasi di Papua. Di mana
ASN-nya diangkat karena kedekatan, nepotisme kekeluargaan,” kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.
Menurut Dian, nepotisme sangat kental di wilayah timur. Konsep itu lebih parah daripada jual beli jabatan karena bisa menghasilkan ASN yang tidak kompeten.
“Itu sangat kental di wilayah Timur, bukan karena jual-beli jabatan. Celakanya, kedekatan itu berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten,” ucap Dian.
Aset daerah gegara praktik nepotisme ini bisa terancam. Sebab, kata Dian, banyak pejabat ogah mengembalikan barang milik negara atau daerah karena merasa diberikan oleh keluarganya yang dulunya atasannya.
“Banyak aset seperti kendaraan dan rumah dinas yang akhirnya dikuasai oleh pejabat karena merasa sudah berjasa secara turun temurun untuk daerah,” ujar Dian.
Sebagian ASN hasil nepotisme itu bahkan kerap berdalih barang daerah yang dipakainya hilang atau sudah dibeli. Padahal, kata Dian, saat ditelusuri dokumen kepemikikannya diganti nama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
