Jadi Aplikasi Umum, Penggunaan SIPD Diharapkan Optimal

Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengatakan sistem integrasi pemerintah daerah (SIPD) kini sudah menjadi aplikasi umum di Indonesia. Perangkat lunak lain yang serupa sudah tidak berlaku. "SIPD Republik Indonesia sebagai aplikasi umum. Artinya bahwa aplikasi sejenis tidak bisa lagi digunakan. Karena telah digantikan oleh satu-satunya sistem yang mengintegrasikan antarkementerian dan lembaga di pusat dan integrasi data dari desa hingga ke pusat," kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Desember 2023. Pahala menjelaskan peresmian SIPD ini mengurangi puluhan aplikasi yang sudah digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, kata dia, biaya penggunaan perangkat lunak pun bisa dihemat. "Karena sistem yang menggantikannya, SIPD Republik Indonesia tidak berbayar alias gratis," ucap Pahala. Peresmian SIPD ini juga membuat pengawasan pemerintah pusat kepada daerah menjadi lebih baik. Masalah penyelewengan dana diyakini bisa terselesaikan.   "Misal penganggaran untuk stunting yang pernah membuat Presiden Jokowi marah. Pusat dapat mengontrol anggaran kegiatan yang dilakukan untuk stunting. Tidak ada lagi pembelian mobil ataupun perjalanan dinas ke luar negeri dan rapat-rapat di hotel yang mengatasnamakan program stunting," ujar Pahala. Peresmian SIPD ini bisa terlaksana karena adanya bantuan sebesar Rp30 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Stranas PK berharap seluruh kepala daerah segera memaksimalkan penggunaan aplikasi itu dan melupakan perangkat lunak lainnya. Pahala meyakini sistem itu bisa menyelesaikan sejumlah masalah yang pelaksanaannya berantakan selama ini. Salah satunya pencegahan stunting di daerah. "Peluncuran SIPD Republik Indonesia merupakan salah satu target dari aksi PK ke-6, yaitu aksi integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan untuk sinergi program pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2023 dan 2024," tutur Pahala.