medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengambil langkah soal rencana pengelolaan dana haji. Pemerintah berencana menggunakan uang Rp90-an triliun itu untuk proyek infrastruktur.
"Belum, belum. Dulu kita mengkaji bukan dana haji, keseluruhan tentang haji itu 2009. Jadi ada dana haji, (tapi) belum segede itu, ada proses pelaksanaan haji tapi 2009," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jumat 4 Agustus 2017.
Menurut dia, KPK terakhir kali mengawasi aliran uang pelaksanaan haji pada 2012. Tapi, pengawasan sebatas tentang transportasi.
"Jadi kalau sekarang ini duitnya (pelaksaan haji) sudah gede banget loh," ucap dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut dana haji yang mencapai Rp90 triliun bisa menjadi potensi besar untuk dimanfaatkan pemerintah. Ia ingin dana tersebut 'ditanam' ke proyek pembangunan nasional yang menguntungkan negara.
Wacana itu pun menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menentang penggunaan dana untuk infrastruktur. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, dana haji sebaiknya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Ia menilai selama ini pemerintah zalim terhadap pelayanan haji. Pelayanan haji masih banyak bermasalah, khususnya saat masa persiapan.
"Jangan mentang-mentang ini uang mengumpul, uang dipakai untuk keperluan negara membangun infrastruktur. Salah," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengambil langkah soal rencana pengelolaan dana haji. Pemerintah berencana menggunakan uang Rp90-an triliun itu untuk proyek infrastruktur.
"Belum, belum. Dulu kita mengkaji bukan dana haji, keseluruhan tentang haji itu 2009. Jadi ada dana haji, (tapi) belum segede itu, ada proses pelaksanaan haji tapi 2009," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jumat 4 Agustus 2017.
Menurut dia, KPK terakhir kali mengawasi aliran uang pelaksanaan haji pada 2012. Tapi, pengawasan sebatas tentang transportasi.
"Jadi kalau sekarang ini duitnya (pelaksaan haji) sudah gede banget loh," ucap dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut dana haji yang mencapai Rp90 triliun bisa menjadi potensi besar untuk dimanfaatkan pemerintah. Ia ingin dana tersebut 'ditanam' ke proyek pembangunan nasional yang menguntungkan negara.
Wacana itu pun menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menentang penggunaan dana untuk infrastruktur. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, dana haji sebaiknya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Ia menilai selama ini pemerintah zalim terhadap pelayanan haji. Pelayanan haji masih banyak bermasalah, khususnya saat masa persiapan.
"Jangan mentang-mentang ini uang mengumpul, uang dipakai untuk keperluan negara membangun infrastruktur. Salah," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
