Menkumham Yasonna Laoly meminta permudah pelayanan Ditjen AHU pada investor. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.
Menkumham Yasonna Laoly meminta permudah pelayanan Ditjen AHU pada investor. Foto: Antara/Sigid Kurniawan.

Ditjen AHU Diminta Tingkatkan Kemudahan Berusaha

Nasional kemudahan berusaha Omnibus Law
Juven Martua Sitompul • 17 Januari 2020 23:52
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly berharap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bisa terus meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB). Khususnya dalam layanan pendirian badan usaha, jaminan fidusia, pendaftaran kurator, dan penunjukan kurator negara dalam menangani kepailitan.
 
Apalagi Ditjen AHU punya unit eselon satu dengan layanan publik terbanyak di Kemenkumham, yakni 97 layanan. Hal ini disampaikan Yasonna dalam Rapat Kerja Evaluasi Kinerja dan Anggaran Program Administrasi Hukum Umum di Yogyakarta.
 
"Ditjen AHU juga memiliki peran besar dalam mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja dan kemudahan berusaha dalam bentuk Omnibus Law. Khususnya dalam klaster kemudahan berusaha dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK), yaitu pembentukan badan usaha pedesaan (Bundes) dan badan hukum perseorangan," kata Yasonna melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat, 17 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Yasonna, peningkatan peringkat kemudahan berusaha dan penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja bisa membuka keran investasi baik dari luar maupun dalam negeri. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya penyederhanaan alur pengesahan PT, peningkatan validitas produk hukum melalui digital signature yang tersertifikasi, serta penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik melalui aksesi Konvensi Apostille.
 
"Kita juga dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi model law yang akan mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja. Seperti UNCITRAL model law terkait secured transactions, small micro enterprises (SMEs), dan cross border insolvency," ujarnya.
 
Dia menjelaskan peningkatan intensitas arus investasi di Indonesia merupakan hal penting, namun peningkatan tersebut juga harus dibarengi dengan usaha ensuring security agar Indonesia tidak dimanfaatkan para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya dengan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
 
"Dalam waktu dekat ini tim assessor MER FATF akan melaksanakan on site visit. Untuk itu, Ditjen AHU perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi rekomendasi FATF yang diimplementasikan dalam 46 rencana aksi," tegas Yasonna.
 
Dia meminta aksi dari tanggung jawab Ditjen AHU seperti terkait dengan Mutual Legal Assistance (MLA), pembinaan dan pengawasan notaris, serta regulasi badan hukum termasuk pengawasan Beneficial Ownership (BO). Indonesia melalui Ditjen AHU juga perlu menguatkan kerja sama dengan negara anggota konvensi antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption), konvensi tindak pidana terorganisir (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime), dan Drugs Convention.
 
"Untuk memaksimalkan rencana kerja tersebut, perlu ditunjang dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan ditempatkan pada posisi yang tepat (the right man in the right place), serta memiliki kompetensi yang spesifik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk mendorong peralihan jabatan fungsional saat ini sudah tepat guna mewujudkan ASN yang profesional," jelasnya.
 
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R Muzhar mengatakan kegiatan ini tidak hanya sekadar menjadi forum untuk merefleksikan kinerja Ditjen AHU selama tahun anggaran 2019, melainkan juga akan dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran ide dan gagasan untuk menyusun Action Plan Ditjen AHU Tahun Anggaran 2020.
 
Penyusunan action plan bertujuan untuk memastikan agar seluruh sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal termasuk peningkatan kemampuan ASN.
 
"Diharapkan dengan adanya keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan rapat kerja ini, sinergitas pelaksanaan Program AHU di tahun 2020 dapat semakin meningkat, sehingga setiap program kerja dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien dan strategis dalam mencapai tujuan dalam hal ini, termasuk pembentukan JFT kurator keperdataan, JFT PPNS, JFT Notariat, dan JFT Fidusia" kata Cahyo.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif