Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Foto: MI/Mohamad Irfan
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). Foto: MI/Mohamad Irfan

Aher Dicecar Soal Rotasi Jabatan Ketua BKPRD

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Fachri Audhia Hafiez • 04 Oktober 2019 20:37
Jakarta: Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan selesai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Group di Bekasi, yang menjerat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa. Aher dicecar soal rotasi di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat.
 
Khususnya, soal rotasi jabatan ketua BKPRD. Saat itu, posisi ketua BKPRD dijabat oleh Iwa. Namun, pada 2016 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) posisi Kepala BKPRD diisi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Iwa menjadi wakil ketua.
 
"Tadi ditanya kenapa diganti, saya jawab pergantian itu sesuai dengan aturan. Setelah konsultasi ke berbagai tempat termasuk kalau di analisa biro hukum pergantian itu boleh, yang tidak boleh kalau dari bawah naik ke atas, kalau dari atas ke bawah jabatannya boleh," kata Aher usai di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aher mengakui persoalan tata ruang rentan dengan kebocoran dokumen. Oleh karenanya, ia lebih nyaman bila wakilnya saat itu menjadi ketua BKPRD.
 
Politisi PKS itu juga mengaku dicecar mengenai proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutya, RDTR dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi, kemudian dibahas bersama bupati.
 
Selanjutnya dikirim ke provinsi. Di tingkat provinsi diproses lebih lanjut sampai ada persetujuan subtansi dari gubernur.
 
"Karena hasil prosesnya itu kan berupa penandatanganan persetujuan gubernur terkait dengan subtansi, itu pun belum sampai kepada saya dan saya tidak tahu," tegas Aher.
 
KPK telah menjerat sebelas tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi 2017. Sementara itu, Bartholomeus ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin yang kala itu masih menjabat.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif