Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengawal program kerja pemerintah daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta kepala daerah benar-benar menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
"Terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah," ujar Marwata di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Marwata memastikan KPK akan mesra dengan Kemendagri. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik niat KPK untuk ikut mengawal tata kelola pemerintah daerah.
KPK akan gencar berkoordinasi dengan Kemendagri terkait fokus program prioritas Presiden. Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap pemerintah daerah harus terus dikawal.
“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden," kata dia.
Tito menyambut baik kerja sama dengan KPK. Kemendagri akan mengundang para kepala daerah untuk melakukan sinkronisasi di tingkat nasional dalam mengawasi penggunaan APBD. KPK juga bakal diundang sehingga bisa memberikan pengarahan langsung.
“Saya ulangi di bulan Desember, kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Tito.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen mengawal program kerja pemerintah daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta kepala daerah benar-benar menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat.
"Terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi dan misi dari Bapak Presiden supaya ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah," ujar Marwata di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Marwata memastikan KPK akan mesra dengan Kemendagri. Apalagi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik niat KPK untuk ikut mengawal tata kelola pemerintah daerah.
KPK akan gencar berkoordinasi dengan Kemendagri terkait fokus program prioritas Presiden. Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap pemerintah daerah harus terus dikawal.
“Kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi, itu yang menjadi konsen dari Bapak Presiden," kata dia.
Tito menyambut baik kerja sama dengan KPK. Kemendagri akan mengundang para kepala daerah untuk melakukan sinkronisasi di tingkat nasional dalam mengawasi penggunaan APBD. KPK juga bakal diundang sehingga bisa memberikan pengarahan langsung.
“Saya ulangi di bulan Desember, kita akan melakukan musyawarah mengundang seluruh kepala daerah untuk menyampaikan prioritas-prioritas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah," kata Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
