Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan keluarga Eggi Sudjana di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019 (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan keluarga Eggi Sudjana di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019 (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Fadli Zon Sebut Kasus Eggi Sudjana Janggal

Nasional berita dpr
Anggi Tondi Martaon • 21 Mei 2019 15:39
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan keluarga Eggi Sudjana. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan atas kasus dugaan makar yang menjerat politikus PAN tersebut.
 
Fadli Zon menilai ada kejanggalan dalam kasus yang menjerat Eggi Sudjana. Pertama, dugaan makar yang dituduhkan kepada Eggi Sudjana. Menurut Fadli Zon, apa yang dilakukan Eggi Sudjana merupakan bagian dari hak warga negara.
 
"Kita ini di negara demokrasi. Kalau ada berbeda pendapat, ucapan, termasuk ajakan untuk unjuk rasa itu bukan makar. Itu masih dalam koridor konstitusi kita," kata Fadli Zon, ditemui di ruangannya di lantai 3 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Gerindra itu menegaskan, hak menyampaikan pendapat, baik lisan atau tulisan dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, kata Fadli Zon, penahanan terhadap Eggi Sudjana sebagai bentuk kriminalisasi.
 
"Kriminalisasi sudah mencederai demokrasi kita. Sudah bungkam suara-suara kritis yang dijamin konstitusi kita," katanya.
 
Kejanggalan kedua menurut Fadli Zon, soal proses penetapan tersangka. Penahanan Eggi Sudjana dituding menyalahi aturan.
 
"Penahanan tanpa melalui proses gelar perkara yang diwajibkan Perkapolri (Peraturan Kepala Polri) sendiri, sehingga jelas sekali ada penyimpangan dalam proses penahanan dan penangkapan Eggi Sudjana," katanya.
 
Fadli Zon pun meminta Komisi III DPR RI untuk memperhatikan temuan tersebut. Diharapkan, mitra kerja Polri itu dapat menindaklanjuti berbagai kejanggalan penetapan tersangka yang dialami Eggi Sudjana dan beberapa tokoh lainnya.
 
"Saya sendiri kalau sudah ada suratnya akan kita diteruskan kepada semua instansi terkait, sesuai dengan keinginan keluarga," katanya.
 
Eggi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar pada Selasa, 7 Mei 2019. Penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang cukup untuk Eggi. Di antaranya, video Eggi yang menyuarakan people power dan bukti pemberitaan di media daring.
 
Pada Selasa, 14 Mei 2019, pukul 23.00 WIB, Eggi resmi ditahan. Ia dimasukkan ke dalam Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan.
 
Eggi disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Dia terancam penjara seumur hidup.
 
Bila dilihat pasal per pasal, ancaman hukuman buat Eggi bervariasi. Ia terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun melalui Pasal 107 ayat 1 KUHP. Sedangkan berdasarkan Pasal 107 ayat 2, ancaman berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun bila Eggi merupakan pemimpin atau pengatur makar.
 
Eggi juga berpotensi terancam hukuman setinggi-tingginya 10 tahun bila terbukti menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat melalui Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1947 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sedangkan Pasal 14 ayat 2 membuat Eggi terancam hukuman penjara setinggi-tingginya tiga tahun bila terbukti menyiarkan berita atau pemberitahuan yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia mengetahui berita tersebut bohong.
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif