Gedung Mahkamah Agung. (Foto: MI/  Bary Fatahilah)
Gedung Mahkamah Agung. (Foto: MI/ Bary Fatahilah)

Modernisasi Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan

Nasional mahkamah agung Mahkamah Agung RI HUT Mahkamah Agung RI 73
Gervin Nathaniel Purba • 20 Agustus 2018 12:49
Jakarta: Sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya selaku pelaksana kekuasaan kehakiman berusaha secara berkesinambungan untuk mewujudkan amanat tersebut. Proses yang berlangsung secara berkelanjutan untuk mencapai kondisi ideal inilah yang disebut sebagai modernisasi.
 
Modernisasi Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dilihat dari aspek pengembangannya setidaknya menyasar pada dua sasaran utama. Pertama, pengembangan pembaharuan proses bisnis dalam penyelesaian perkara (core business), dan kedua, pengembangan sarana pendukung untuk mewujudkan tata kelola pengadilan yang modern (supporting system).
 
Pembaharuan proses bisnis penyelesaian perkara antara lain meliputi penetapan jangka waktu pemeriksaan perkara yang lebih cepat dari sebelumnya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 untuk jangka waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain kebijakan tersebut, dalam pengelolaan perkara Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya telah menggunakan aplikasi teknologi informasi terintegrasi (integrated information technology), yakni aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP – MARI). Aplikasi ini tidak hanya menjadi alat bantu bagi pencari keadilan untuk melihat perkembangan proses penanganan perkaranya namun juga sebagai alat pengawasan oleh Mahkamah Agung terhadap kepatuhan aparatur peradilan terkait jangka waktu penanganan perkara.
 
Kinerja Penyelesaian Perkara
 
Salah satu hasil yang paling signifikan dari pembaharuan proses bisnis penyelesaian perkara ini adalah produktivitas dalam penyelesaian perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah perkara yang telah diputus sejak Januari sampai Juni 2018 adalah sebanyak 6.845 perkara atau sebesar 86 persen dari 7.902 yang masuk sejak Januari sampai dengan Juni 2018.
 
Trend positif produktivitas penyelesaian perkara ini telah dimulai pada tahun 2015, tepatnya setelah dikeluarkannya pengaturan tentang jangka waktu penyelesaian perkara. Ketika itu rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara adalah 78,53 persen. Rasio ini terus meningkat dan menunjukkan trend postif dari waktu ke waktu.
 
Tahun 2017, Mahkamah Agung menangani perkara sebesar 17.862 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara dan perkara yang diterima tahun 2017 sebanyak 15.505 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 16.474 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 berjumlah 1.388 perkara. Jumlah perkara yang diterima meningkat 5,98 persen dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 14.630 perkara. Perkara yang diputus juga meningkat 1,55 persen dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara. Sisa perkara berkurang sangat signifikan mencapai 41,11 persen dibandingkan jumlah sisa tahun 2016 yang berjumlah 2.357 perkara.
 
Jumlah perkara masuk dan yang diputus tahun 2017 merupakan angka yang tertinggi, sedangkan jumlah sisa perkara merupakan yang terkecil dalam sejarah penanganan perkara di Mahkamah Agung. Prosentase jumlah pengurangan sisa perkara tahun 2017 dari jumlah sisa tahun sebelumnya tercatat sebagai jumlah terbesar.
 
Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara yang ditangani pada tahun 2017 menunjukan rasio produktivitas memutus sebesar 92,23 persen. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama yakni 70 persen. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2017 meningkat 4,92 persen dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31 persen. Tingkat produktivitas memutus tahun 2017 menjadi capaian tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.
 
Pembaharuan Lainnya
 
Terakhir, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik. Dengan penggunaan sistem peradilan elektronik melalui aplikasi e-court, maka para pencari keadilan akan lebih mudah mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang ke Pengadilan, melakukan panggilan sidang melalui sarana elektronik yang tidak memerlukan biaya jika disepakati oleh para pihak, penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik dari manapun tanpa harus datang ke pengadilan.
 
Manfaat lainnya dari penggunaan sistem elektronik adalah mampu mengurangi kontak langsung antara petugas peradilan dengan para pencari keadilan sehingga diharapkan akan mampu mengurangi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas peradilan, selain itu panggilan secara elektronik sama sekali tidak memerlukan biaya, maka akan berdampak pada biaya perkara menjadi semakin ringan.
 
Pembaruan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan undang-undang sekaligus menjawab tuntutan jaman untuk menjadibadan peradilan yang modern.
 
Selain itu, untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat pencari keadilan dengan layanan pengadilan, Mahkamah Agung telah mendorong badan-badan peradilan di bawahnya untuk mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang tersedia di tempat strategis di gedung pengadilan. Melalui pelayanan ini, masyarakat tidak lagi berhadapan dengan pelayanan yang panjang dan berliku, melainkan semuanya dapat dilayani di anjungan pelayanan tersebut.
 
Pengembangan Sistem Pendukung
 
Pengembangan sistem pendukung Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya diarahkan untuk menciptakan tata kelola pengadilan yang baik dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Pengembangan ini mencakup aspek-aspek pengembangan sumber daya manusia (man), sistem keuangan (money) dan sumber daya lainnya (material).
 
Mahkamah Agung secara berkesinambungan melakukan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Baseh Human Resources). Saat ini Mahkamah Agung tengah mengembangkan kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan untuk semua jenis dan tingkatan jabatan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki untuk suatu jabatan. Hal ini pada tataran aplikatif akan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia, seperti rekrutmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan serta sebagai bahan promosi dan mutasi. Keseluruhan proses ini akan bermuara pada pengembangan Mahkamah Agung sebagai organisasi berbasis kinerja (performance based organisation).
 
Kebijakan pengembangan sumber daya manusia ini selanjutnya ditopang oleh sistem informasi kepegawaian (SIKEP) yang terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti aplikasi sistem kediklatan (Sisdiklat), Sistem informasi pengawasan (SIWAS), dan aplikasi Promosi dan Mutasi yang dimiliki oleh satker-satker eselon 1 di Mahkamah Agung. Diharapkan semua proses kepegawaian dapat didukung oleh teknologi informasi tersebut.
 
Masih di bidang pengembangan sumber daya manusia, untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan organisasi yang berbasis kinerja, Mahkamah Agung tengah mengembangkan pusat asesmen sumber daya manusia yang disebut Assessment Center. Lembaga ini nantinya akan melakukan asesmen secara berkesinambungan terhadap semua sumber daya manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya.
 
Di bidang keuangan, Mahkamah Agung telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 6 (enam) tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu, langkah-langkah mempertahankan pencapaian tersebut terus dilakukan dan menjadi bagian integral dari tata kelola keuangan di Mahkamah Agung.
 
Seperti halnya dalam pengembangan sumber daya manusia, tata kelola keuangan di Mahkamah Agung juga didukung oleh aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) selain aplikasi-aplikasi keuangan yang berasal dari Kementerian Keuangan. Aplikasi ini berfungsi utama sebagai media penyimpanan dan database sentral yang berisi data-data aset, keuangan dan remunerasi. Dengan bantuan aplikasi tersebut, maka kecepatan, ketepatan, dan kelengkapan data dan laporan aset, keuangan dan remunerasi dapat terpenuhi.
 
Di bidang pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN), pada tahun 2017 Mahkamah Agung meraih juara 1 dari 100 satker kementerian/lembaga atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN. Hal ini juga semakin menggambarkan bahwa pada aspek pengembangan sarana pendukung Mahkamah Agung juga tetap menunjukkan kinerja yang baik.
 
Penutup
 
Upaya modernisasi Mahkamah Agung sebagaimana tergambar diatas memiliki relevansi erat dengan visi pembaruan badan peradilan di Indonesia, yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Salah satu cirinya adalah modern dengan berbasis Teknologi Informasi Terpadu. Sehingga dapat dikatakan bahwa modernisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya, tidak hanya dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, melainkan juga untuk terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Semoga !
 

(ROS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif