Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut pembebastugasan 75 pegawai gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) keputusan tepat. Penanganan perkara dikhawatirkan bakal terhambat bila mereka tetap bekerja.
"Kalau saja saya diketahui tidak memenuhi syarat tetapi tetap melakukan memeriksa orang, tentu akan timbul persoalan," kata Firli dalam acara Kick Andy Double Check di Metro TV, Minggu, 13 Juni 2021.
Pihaknya khawatir seorang saksi menolak diperiksa. Hal itu lantaran pegawai yang memeriksa gagal TWK.
"Kalau 75 orang ini tetap melaksanakan tugas maka tentu akan timbul risiko karena KPK itu menjalankan tugas penegakan hukum," ujar Firli.
(Baca: Firli Ungkap Hal-hal yang Disaring Lewat Tes Wawasan Kebangsaan)
Langkah itu juga diambil agar penanganan perkara terus berjalan. Sebab, dia menyebut banyak orang berperkara di KPK mencari-cari kesalahan agar tidak diperiksa.
"Akan ada implikasi, ada dampak, kita harus mengurangi mitigasi risiko," ucap Firli.
Firli menegaskan keputusan pembebastugasan keputusan bersama. Keputusan berdasarkan kesepakatan lima pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas).
"Sehingga dia (75 orang yang gagal TWK) melaksanakan tugas atas perintah atasannya. Tidak ada kalimat menonaktifkan," tutur Firli.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Firli Bahuri menyebut pembebastugasan 75 pegawai gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) keputusan tepat. Penanganan perkara dikhawatirkan bakal terhambat bila mereka tetap bekerja.
"Kalau saja saya diketahui tidak memenuhi syarat tetapi tetap melakukan memeriksa orang, tentu akan timbul persoalan," kata Firli dalam acara Kick Andy Double Check di Metro TV, Minggu, 13 Juni 2021.
Pihaknya khawatir seorang saksi menolak diperiksa. Hal itu lantaran pegawai yang memeriksa gagal TWK.
"Kalau 75 orang ini tetap melaksanakan tugas maka tentu akan timbul risiko karena KPK itu menjalankan tugas penegakan hukum," ujar Firli.
(Baca:
Firli Ungkap Hal-hal yang Disaring Lewat Tes Wawasan Kebangsaan)
Langkah itu juga diambil agar penanganan perkara terus berjalan. Sebab, dia menyebut banyak orang berperkara di KPK mencari-cari kesalahan agar tidak diperiksa.
"Akan ada implikasi, ada dampak, kita harus mengurangi mitigasi risiko," ucap Firli.
Firli menegaskan keputusan pembebastugasan keputusan bersama. Keputusan berdasarkan kesepakatan lima pimpinan KPK dan
Dewan Pengawas (Dewas).
"Sehingga dia (75 orang yang gagal TWK) melaksanakan tugas atas perintah atasannya. Tidak ada kalimat menonaktifkan," tutur Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
