Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Foto: MI/Adam Dwi.
Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Foto: MI/Adam Dwi.

Mengaku Sakit, Wali Kota Ambon Jalan-jalan ke Mal

Nasional KPK Gratifikasi Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi Richard Louhenapessy
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2022 23:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap aktivitas Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) sebelum dilakukan penangkapan. Dia terendus jalan-jalan ke mal meski mengaku sakit.
 
"Pada saat dilakukan pengawasan kemarin itu hanya cabut jahitan dan disuntik antibiotik, kemudian masih sempat jalan-jalan di mal. Artinya ini dalam keadaan sehat," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2022.
 
Richard sakit di area jari. Hal ini terlihat ketika dia tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan penahanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Richard dijemput paksa oleh KPK. Upaya ini dilakukan karena dia tak kooperatif saat akan dilakukan pemeriksaan.
 
Karyoto mengatakan Richard sudah dipantau ketika berada di Jakarta. Dia juga sempat meminta menunda pemeriksaan oleh tim penyidik KPK dengan alasan sakit.
 
"Sakit dalam istilah perundang-undangan adalah hal alasan yang patut dan wajar sesuai dengan keadaan. Namun, kalau sakitnya hanya dijadikan alasan ya bisa menjadi hal-hal yang merugikan yang bersangkutan," ujar Karyoto.
 
Baca: Wali Kota Ambon Hindari KPK dengan Alasan Cek Kesehatan
 
Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.
 
Dua pihak juga ditetapkan sebagai tersangka yakni, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR). Amri masih dinyatakan buron.
 
Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 
Selain itu, Amri mengguyur Richard sebesar Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.
 
KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, hal itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.
 
Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif