medcom.id, Jakarta: Terpilihnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menuai polemik. Banyak yang menerima, tapi tak sedikit pula yang meragukan pilihan tunggal presiden Joko Widodo.
Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menduga, Jokowi memilih Tito hanya untuk membalas budi. Maka itu, ia meminta pemilihan calon Kapolri dilakukan secara terbuka.
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil (batik), Koordinator GIB Adhie Massardi (baju putih), Anggota Komisi III DPR RI Taufiqul Hadi (baju biru). MTVN/Nur Azizah.
"Hak prerogatif presiden harus dihilangkan agar independen. Bisa saja ini hanya balas budi Jokowi ke Tito karena waktu Pilpres Jokowi menang telak di Papua," kata Adhie di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).
Adhie menambahkan, kapolri tak boleh dipilih hanya melalui satu individu saja. Seharusnya, lanjut Adhie, presiden bertugas untuk melantik pimpinan Polri dan TNI, bukan memilih.
"Intinya, mekanisme pemilihan ini harus transparan. Kalau ini dibiarkan, maka polisi dan TNI bisa berpolitik," tutur Adhie.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian. ANT/Agung Rajasa.
Mantan juru bicara Mantan Presiden Gus Dur itu menyampaikan, hak prerogatif yang dimiliki Jokowi adalah milik rakyat. Maka itu, ia meminta agar Jokowi mengambil keputusan yang prorakyat.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo soal pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Surat diterima dari Kementerian Sekretaris Negara, Rabu, 15 Juni 2016.
Rencananya, fit and proper test akan dilaksanakan 22 Juni mendatang. Selanjutnya hasil tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.
medcom.id, Jakarta: Terpilihnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri menuai polemik. Banyak yang menerima, tapi tak sedikit pula yang meragukan pilihan tunggal presiden Joko Widodo.
Kordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menduga, Jokowi memilih Tito hanya untuk membalas budi. Maka itu, ia meminta pemilihan calon Kapolri dilakukan secara terbuka.
Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil (batik), Koordinator GIB Adhie Massardi (baju putih), Anggota Komisi III DPR RI Taufiqul Hadi (baju biru). MTVN/Nur Azizah.
"Hak prerogatif presiden harus dihilangkan agar independen. Bisa saja ini hanya balas budi Jokowi ke Tito karena waktu Pilpres Jokowi menang telak di Papua," kata Adhie di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).
Adhie menambahkan, kapolri tak boleh dipilih hanya melalui satu individu saja. Seharusnya, lanjut Adhie, presiden bertugas untuk melantik pimpinan Polri dan TNI, bukan memilih.
"Intinya, mekanisme pemilihan ini harus transparan. Kalau ini dibiarkan, maka polisi dan TNI bisa berpolitik," tutur Adhie.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian. ANT/Agung Rajasa.
Mantan juru bicara Mantan Presiden Gus Dur itu menyampaikan, hak prerogatif yang dimiliki Jokowi adalah milik rakyat. Maka itu, ia meminta agar Jokowi mengambil keputusan yang prorakyat.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan DPR telah menerima surat Presiden Joko Widodo soal pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Surat diterima dari Kementerian Sekretaris Negara, Rabu, 15 Juni 2016.
Rencananya, fit and proper test akan dilaksanakan 22 Juni mendatang. Selanjutnya hasil tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
