medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan. Uji kelayakan dan kepatutan yang dipimpin Abdul kharis Almasyhari itu menyatakan Budi layak memimpin Lembaga Telik Sandi, mengantikan Sutiyoso.
"Rapat internal memberikan pertimbangan, bahwa pak Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala BIN," tegas Kharis dalam jumpa pers usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Sayangnya, Kharis enggan mengungkap pertimbangan Komisi Pertahanan menyetujui Budi memegang komando intelijen. Menurut dia, pertimbangan tersebut bersifat rahasia.
"Ada pertimbangan rapat, tapi tidak bisa disampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanudin mengatakan, dalam rapat internal, sepuluh fraksi menyepakati penunjukan Budi sebagai KaBIN.
"Perdebatan saat pengambilan keputusan ada, tapi pada prinsipnya semua fraksi sepakat Budi Gunawan jadi KaBIN," ujar TB.
TB menekankan, yang paling disoroti dalam visi misi Budi ialah bagaimana peran BIN dalam pemberantasan teroris.
Menurut TB, Komisi Pertahanan tak mengungkit sejarah Budi yang sempat menjadi tersangka KPK atas dugaan kasus rekening gendut. Kasus itu dianggap selesai saat pengadilan menganulir penetapan tersangka pria yang kini menjabat Wakapolri itu.
"Kami tidak membahasnya, karena ada dua alasan. Sudah selesai secara hukum, kemudian Presiden sudah mengajukan, berarti tidak ada masalah," ucap dia.
Di tempat yang sama, Budi Gunawan berkomitmen akan bekerja keras memimpin BIN sesuai UUD 1945. Ia juga akan patuh kepada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Intelijen Negara dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara.
"Ini semua menjadi dasar kita di dalam nanti lebih memantapkan, menguatkan fungsi BIN baik itu di bidang deteksi dini maupun peringatan dini. Sehingga semua potensi ancaman bisa kita eliminir sedini mungkin," ucap Budi.
Pria yang sempat batal dilantik sebagai Kapolri pengganiti jenderal Sutarman ini menegaskan, BIN sebagai koordinator intelijen juga akan bekerjasama dengan lembaga, kementerian, dan penegak hukum lain.
medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Budi Gunawan. Uji kelayakan dan kepatutan yang dipimpin Abdul kharis Almasyhari itu menyatakan Budi layak memimpin Lembaga Telik Sandi, mengantikan Sutiyoso.
"Rapat internal memberikan pertimbangan, bahwa pak Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala BIN," tegas Kharis dalam jumpa pers usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
Sayangnya, Kharis enggan mengungkap pertimbangan Komisi Pertahanan menyetujui Budi memegang komando intelijen. Menurut dia, pertimbangan tersebut bersifat rahasia.
"Ada pertimbangan rapat, tapi tidak bisa disampaikan," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanudin mengatakan, dalam rapat internal, sepuluh fraksi menyepakati penunjukan Budi sebagai KaBIN.
"Perdebatan saat pengambilan keputusan ada, tapi pada prinsipnya semua fraksi sepakat Budi Gunawan jadi KaBIN," ujar TB.
TB menekankan, yang paling disoroti dalam visi misi Budi ialah bagaimana peran BIN dalam pemberantasan teroris.
Menurut TB, Komisi Pertahanan tak mengungkit sejarah Budi yang sempat menjadi tersangka KPK atas dugaan kasus rekening gendut. Kasus itu dianggap selesai saat pengadilan menganulir penetapan tersangka pria yang kini menjabat Wakapolri itu.
"Kami tidak membahasnya, karena ada dua alasan. Sudah selesai secara hukum, kemudian Presiden sudah mengajukan, berarti tidak ada masalah," ucap dia.
Di tempat yang sama, Budi Gunawan berkomitmen akan bekerja keras memimpin BIN sesuai UUD 1945. Ia juga akan patuh kepada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Intelijen Negara dan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara.
"Ini semua menjadi dasar kita di dalam nanti lebih memantapkan, menguatkan fungsi BIN baik itu di bidang deteksi dini maupun peringatan dini. Sehingga semua potensi ancaman bisa kita eliminir sedini mungkin," ucap Budi.
Pria yang sempat batal dilantik sebagai Kapolri pengganiti jenderal Sutarman ini menegaskan, BIN sebagai koordinator intelijen juga akan bekerjasama dengan lembaga, kementerian, dan penegak hukum lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
