Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Muhaimin

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
Fachri Audhia Hafiez • 23 November 2019 03:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan ulang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia sedianya diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016 pada Selasa, 19 November 2019.
 
"Nanti dipanggil lagi, sesuai dengan kebutuhan penyidikan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 22 November 2019.
 
Febri belum mengungkapkan kapan jadwal pemeriksaan Cak Imin. Ia beralasan, penyidik yang menangani kasus Cak Imin juga tengah mengurus perkara lain. "Waktu dan strateginya juga harus diatur sebaik mungkin oleh penyidik," ujar Febri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terkait tak dipenuhinya panggilan sebelumnya, Febri mengaku telah menerima surat alasan tak datangnya Cak Imin. Wakil Ketua DPR itu menjelaskan tengah bertugas pada hari pemanggilan tersebut.
 
Kendati memaklumi, KPK menegaskan agar Cak Imin memprioritaskan panggilan penegak hukum. "Kalau bicara soal tugas sehari hari pasti semua pejabat punya tugas yang harus dilaksanakan. Jadi kami harap ketika dipanggil KPK itu bisa jadi prioritas untuk melaksanakan kewajiban hukum," tegas Febri.
 
Sebelumnya, Cak Imin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka tersangka Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya, JECO Group, Hong Arta Jhon Alfred. Cak Imin diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR dari Fraksi PKB periode 2014-2019
 
Hong Arta John Alfred menjadi tersangka suap proyek di Kementerian PUPR karena diduga menyuap sejumlah pihak.
 
Uang pelicin Rp10,6 miliar diberikan kepada mantan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary pada pertengahan 2015. Eks anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti mendapat Rp1 miliar pada November 2015.
 
Hong Arta dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
KPK sudah menetapkan 11 tersangka dalam kasus ini. Mereka meliputi Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng, serta dua rekan Damayanti: Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi.
 
Status tersangka juga dikenakan kepada mantan anggota Komisi V DPR lainnya: Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, dan Yudi Widiana. Mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan juga menjadi tersangka. Beberapa pelaku suap telah divonis bersalah.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif