Ilustrasi- Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.
Ilustrasi- Gedung Mahkamah Konstitusi. ANT/Hafidz Mubarak.

MK Diprediksi Kebanjiran Uji Materi UU

Nasional uji materi uu
Dhika Kusuma Winata • 23 September 2019 07:17
Jakarta: Mahkamah Konstitusi diprediksi kebanjiran permohonan uji materi karena banyak undang-undang (UU) yang dinilai bermasalah disahkan DPR di akhir periode 2014-2019. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sejumlah UU yang dikebut DPR dan pemerintah diragukan kualitasnya.
 
"Kalau hasil UU tidak berkualitas dan mengandung banyak pengaturan yang bermasalah, sudah pasti selanjutnya uji materi menanti," ucap Lucius saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 22 September 2019.
 
Sejumlah rancangan UU yang dinilai tergesa-gesa disahkan di antaranya UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mendesak pengesahan RUU Pertanahan tidak dipaksakan DPR periode ini. Pengesahan yang terburu-buru akan menimbulkan masalah di masa depan.
 
"Kami mencatat ada sepuluh pokok permasalahan dalam RUU Pertanahan yang rencananya hendak disahkan dalam waktu dekat ini," kata Dewi dalam jumpa pers di Jakarta.
 
Ia membeberkan ada poin-poin yang berpotensi merugikan kaum petani. Salah satunya mengenai pemidanaan.
 
"Pada ketentuan pidananya, RUU Pertanahan akan memberi legitimasi hukum kepada aparat (PPNS dan polisi) untuk melakukan pemidanaan yang dipaksakan, termasuk pendekatan represif kepada petani atau masyarakat adat. Itu potensial memperparah kriminalisasi masyarakat di wilayah konflik agraria atau masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah," jelas Dewi.
 
Dewi menilai RUU Pertanahan memperluas hak atas tanah bagi pihak asing. Padahal, menurut UU Pokok Agraria, hanya WNI yang bisa mendapat hak milik atas tanah, sedangkan WNA maksimal mendapat hak pakai.
 
Ia membeberkan pada RUU Pertanahan memuat jenis hak baru berupa hak milik satuan rumah susun yang juga dibuka bagi WNA ataupun badan hukum asing.
 
Ribuan petani pun akan berdemonstrasi menolak RUU Pertanahan di depan Istana Kepresidenan dan Gedung DPR. Unjuk rasa itu sekaligus memperingati Hari Tani Nasional 2019.

Pasif

Ketua MK Anwar Usman mengatakan siap memproses permohonan uji materi undang-undang. "Pokoknya MK bersifat pasif. Jadi, kalau ada pengujian UU apa pun, tentu tidak ada kata lain, kecuali ya akan disidangkan," ujarnya di Jakarta, Kamis, 19 September.
 
Anwar mengatakan majelis hakim akan melihat mendalami pasal-pasal yang diujimaterikan dan yang tertuang dalam UUD 1945. MK akan memastikan apakah pasal tersebut bertentangan atau tidak.
 
"Jadi, bila sebuah UU diuji, tentu ada dasar pengujiannya, pasal berapa dalam UUD," ucapnya.

 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif