Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy menyimak keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12/2019). ANT/Aditya Pradana.
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy menyimak keterangan saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12/2019). ANT/Aditya Pradana.

Romahurmuziy Ajukan Banding

Nasional OTT Romahurmuziy
Fachri Audhia Hafiez • 27 Januari 2020 17:27
Jakarta: Terdakwa kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (Romy) mengajukan banding atas vonis yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Romy merasa vonis dua tahun penjara yang dijatuhi majelis hakim tidak memenuhi rasa keadilan.
 
"Klien kami menyatakan banding dan telah kami daftarkan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari terakhir, hari ini, menyusul pendaftaran oleh KPK," kata kuasa hukum Romy, Maqdir Ismail, melalui keterangannya, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
 
Maqdir menuding ada upaya penggiringan opini yang membandingkan vonis Romy dengan kasus-kasus ketua umum partai lainnya. Perbandingan itu dianggap menyesatkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dan semata-mata dimaksudkan untuk framing negatif kepada klien kami. Tidaklah semestinya dari kacamata hukum, sebuah vonis diperbandingkan atas status klien kami sebagai ketua umum," ujar Maqdir.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan mengajukan banding atas vonis Romy. Pasalnya, ada beberapa tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang ditolak majelis hakim.
 
"Majelis hakim tidak mempertimbangkan uang pengganti dan juga terkait pencabutan hak politik yang tidak dikabulkan majelis hakim," ujar pelaksana tugas (plt) juru bicara KPK Ali Fikri.
 
KPK sedang menggodok berkas pengajuan banding untuk Romy. Berkas dipastikan rampung dalam waktu dekat.
 
Romy sebelumnya dihukum dua tahun penjara serta denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Romy terbukti menerima suap dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.
 
Dia juga terbukti melakukan intervensi sehingga Haris dan Muafaq lolos dalam seleksi pejabat tinggi pratama Kemenang.
 
Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Romy dihukum empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Tuntutan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik Romy juga ditolak majelis hakim.
 

 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif