Transparansi BUMN Disebut Buka Luas Ruang Pengawasan

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pentingnya transparansi perusahaan pelat merah. Keterbukaan data dan informasi disebut mesti menjadi budaya. "Hal ini menjadi kewajiban perusahaan pelat merah, agar memudahkan negara dan masyarakat dalam mengawasi kinerja dan pengelolaan perusahaan BUMN," ujar Dewan Penasihat Poros Wartawan Jakarta (PWJ), Suparnie, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. Menurut dia, komitmen Erick mesti didukung penuh agar BUMN lebih terbuka dan dapat dikritik. Sebab, hal itu dapat menumbuhkan perusahaan pelat merah menjadi lebih besar. Beberapa upaya transparansi disuarakan Erick. Misalnya, terkait penyertaan modal negara (PMN) dan pengelolaannya. Termasuk, kerugian dan keuntungan perusahaan BUMN, penyusutan, dan pengklasteran BUMN, dan rekrutmen pegawai. "Memang belum semuanya transparan di BUMN kalau kita lihat, tapi paling tidak upaya itu terus dilakukan Pak Menteri sebagai upaya mendorong transparansi untuk tumbuh kembang perusahaan," kata dia. Kinerja Erick menginisiasi transparansi BUMN juga disebut membuahkan hasil. Beberapa penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang terkuak. Parnie mencontohkan kasus pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung seperti PT Garuda Indonesia dan PT Waskita Karya. Hal tersebut, kata dia, bagian dari transparansi. Dia berharap upaya transparansi dapat terus dilakukan. Termasuk menggandeng pihak terkait untuk memperkuat akuntabilitas BUMN. "Melalui sosialisasi bekerja sama dengan lembaga terkait seperti Komisi Informasi Publik dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)," kata dia.