Ilustrasi Tilang elektronik. Foto: Antara.
Ilustrasi Tilang elektronik. Foto: Antara.

Lemkapi Sebut Kemenkeu dan Kejagung Belum Sepenuhnya Dukung Tilang Elektronik

Antara • 25 Januari 2023 09:59
Jakarta: Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan mengatakan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung (Kejagung) belum sepenuhnya mendukung Polri menerapkan tilang elektronik (ETLE). Kendati, Edi tak membeberkan alasannya.
 
"Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung masih setengah hati mendukung penerapan kebijakan tilang elektronik, padahal kan bisa menjadi pemasukan negara triliunan rupiah setiap bulan," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
 
Menurut dia, jika tilang elektronik dikelola dengan baik di seluruh Indonesia, maka bakal melahirkan penegakan hukum yang transparan. Selain itu, bisa mendatangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat besar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dampak dukungan yang belum maksimal itu, kata dia, dikhawatirkan membuat penerapan tilang elektronik terganggu ke depannya. Sebab, anggaran untuk biaya operasional di lapangan belum didukung penuh.
 
"Kita minta Bapak Presiden segera menunjuk kementerian dan lembaga terkait segera melakukan koordinasi dengan kepolisian demi kelancaran sistem ETLE tersebut," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini
 
Menurutnya, kebijakan tilang elektronik yang menjadi program unggulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbukti tidak lagi ada diskriminasi dan praktik 'damai di tempat'. Dia mengatakan semua polda dan sebagian besar polres saat ini sudah menerapkan tilang elektronik. Namun, pengiriman surat tilang dari petugas kepada masyarakat belum mendapatkan dukungan dana operasional.
 
"Masalah operasional tilang elektronik ini, dibutuhkan koordinasi dan dukungan kementerian dan lembaga terkait agar semua dana operasional ditanggung sepenuhnya oleh negara," ujar dia.
 

Baca: Dana Kirim Surat Tilang Elektronik Minim, Polda Metro Jaya Minta Bantuan APBD DKI


Artinya, kata Edi Hasibuan, semua operasional sistem tilang ini harus didukung kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung.
 
Dia mengatakan sejak tilang elektronik diterapkan tahun 2021, dari 40 juta jumlah tilang yang dilakukan Polri di seluruh Indonesia sejak 2021. Baru beberapa persen tilang telah diselesaikan oleh para masyarakat yang melanggar lalu lintas.
 
"Harus ada penyelesaian yang cepat agar dukungan anggaran operasional tilang elektronik tertata dengan baik," katanya.
 
Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengakui anggaran untuk mengirim surat tilang elektronik sangat terbatas. Hal ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.
 
"Pelanggaran lalu lintas di wilayah Polda Metro Jaya mencapai sekitar 12 ribu per hari pada 2022, namun surat tilang yang dikirim hanya 800 saja," ujar Latif.
 
Latif mengatakan biaya pengiriman per surat tilang Rp6.300 melalui PT Pos Indonesia sehingga butuh biaya Rp75,6 juta per hari untuk 12 ribu surat tilang per hari. Jika dikalkulasi dalam 30 hari, biaya pengiriman diperkirakan bisa mencapai Rp2,26 miliar.
 
Latif menjelaskan pembayaran denda tilang tidak masuk ke kas Pemprov DKI. Namun, masuk ke kas negara melalui kejaksaan.
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif