Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Dalami Arahan Kemendagri Muluskan Izin Meikarta

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 15 Januari 2019 10:22
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta baru kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, milik Lippo Group di Bekasi. Salah satunya, terkait pertemuan-pertemuan sejumlah pihak Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar dengan Lippo Group, yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui penyidik tengah menelisik arahan Kemendagri kepada Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar.
 
"Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau tidak," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri menjawab diplomatis saat disinggung dugaan adanya arahan melawan hukum dari Kemendagri untuk melapangkan izin proyek Meikarta tersebut. Menurutnya, semua fakta baru yang muncul dari proses penyidikan atau persidangan masih perlu ditelaah lebih lanjut.
 
"Tentu saja nanti kita perlu lihat materi-materi yang berkembang baik di proses penyidikan ataupun fakta di persidangan nanti," kata dia.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. Namun, Lippo Group akan membangun Meikarta seluas 500 hektar.
 
(Baca juga:Mendagri: Percepatan Izin Sesuai Amanat Presiden)
 
Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.‎
 
KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut.
 
Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut. Mereka yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.
 
Kemudian, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono. Termasuk, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, pejabat Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, Anggota DPRD Bekasi dan Anggota DPRD Jabar pun tak luput dari pemeriksaan penyidik.
 
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

(Baca juga:Neneng: Sekda Provinsi Jabar Minta Jatah Perizinan Meikarta)

 

(REN)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi