Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Sambut Baik Hakim Tolak Praperadilan Romahurmuziy

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 15 Mei 2019 02:16
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menolak gugatan praperadilan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Putusan hakim dinilai KPK profesional.
 
"Kami hargai dan kami sampaikan apresiasi terhadap hakim praperadilan tersebut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
 
Hakim Tunggal Agus menolak gugatan praperadilan Romi. Dalam pertimbangan hakim memandang proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan maupun penangkapan yang dilakukan KPK sah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Termasuk, penyadapan yang dilakukan KPK sebelum menangkap Romi dianggap sah secara hukum. Hakim juga beranggapan sejumlah materi gugatan praperadilan tidak dapat diproses dalam praperadilan.
 
Sebab, beberapa materi yang diajukan dikategorikan sebagai pokok perkara. Salah satunya terkait dengan proses pemberian goodie bag hitam senilai Rp50 juta kepada Romi yang disebut tim kuasa hukum dapat dilaporkan sebagai gratifikasi.
 
"Kami sampaikan terima kasih, hargai, dan apresiasi putusan praperadilan tersebut karena dari pertimbangan dan amar putusan secara clear menegaskan mana ruang batas-batas praperadilan bisa diajukan misalnya penyelidikan tidak bisa diajukan di praperadilan dan juga menegaskan proses yang dilakukan KPK sah terutama dalam proses penyidikan ini," pungkas Febri.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romid isinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi menerima suap dari Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris. Suap diberikan agar Romimengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(EKO)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif