Uang Suap Meikarta Diduga Berasal dari Korporasi

Sunnaholomi Halakrispen 01 November 2018 19:56 WIB
OTT Pejabat Bekasi
Uang Suap Meikarta Diduga Berasal dari Korporasi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata - Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami asal usul uang suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Namun, kuat dugaan uang itu berasal dari kantong perusahaan.

"Kalau sumber uangnya tentunya penyidik yang lebih tahu, tapi rasa-rasanya kalau untuk urusan perusahaan enggak mungkin keluar dari kantong pribadi," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 1 November 2018.

Dia tak yakin uang yang diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah itu berasal dari kantong pribadi. Apalagi, suap itu untuk kepentingan perusahaan. 


"Secara logika saja, kalau saya sebagai pengurus satu perusahaan dan bekerja atas nama dan kepentingan perusahaan, ya saya enggak mau lah keluar dari kantong sendiri," tutur dia.

Baca: ?KPK Menelaah Alur Perizinan Proyek Meikarta

KPK membuka kemungkinan akan menjerat korporasi, jika terbukti terlibat dalam kasus ini. Terlebih, lembaga antirasuah mempunyai ruang untuk mengambil tindakan hukum tersebut.

"Ketika pengurus menyuap izin kan pasti keluar. Izin untuk siapa tentu untuk korporasi. Memang tidak semata-mata harus financial, tetapi kemudahan-kemudahan yang didapatkan itu akan didalami oleh penyidik," pungkasnya.

KPK menetapkan Neneng Hasanah dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.

Penyidik juga menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka ialah dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi juga bernasib sama.

Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait perizinan pembangunan Meikarta. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya mencapai Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas.





(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id