Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar industri pertambangan nikel tidak menjadi ladang rasuah. Pasalnya, potensi korupsi di industri pertambangan nikel sangat besar.
"Ini fakta. Kita pahamlah semuanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 November 2021.
Alex mengatakan industri nikel merupakan harapan Indonesia untuk mengembangkan negeri. KPK tidak mau harapan bangsa dirusak dengan korupsi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
"Sepanjang kehadiran KPK dapat membuat pihak-pihak yang sering melakukan intervensi dapat merasa gentar," tegas Alex.
Masyarakat dan aparat penegak hukum lain diharap memasang mata dengan industri tambang nikel. Jika ada yang tidak beres, masyarakat diminta melapor ke KPK atau pihak berwajib lainnya.
Aparat penegak hukum lainnya juga diminta tidak menerima suap untuk melemahkan pengawasan industri nikel. Tindakan itu diyakini KPK hanya menjadi pengkhianatan untuk negara.
"Ketika staf, petugas atau APH menerima sesuatu supaya pengawasannya lemah, enggak jalan. Menerima sesuatu itu gratifikasi. Apalagi dia menerima sesuatu disertai melakukan penyimpangan, jelas itu penyalahgunaan kewenangan," tutur Alex.
Baca: Erick Thohir: Kekayaan Nikel Anugerah bagi Kendaraan Listrik RI
Penerimaan suap untuk pengawasan industri nikel juga menyengsarakan rakyat. Aparat penegak hukum malah bikin rakyat susah jika menerima duit untuk melancarkan industri tambang nikel yang tidak sesuai dengan aturan.
"Dalam banyak kasus masyarakat yang tinggal di sekitar tambang eksplorasi selalu hidup dalam kemiskinan. Kami mendorong keprihatinan ini untuk dapat kita carikan solusi bersama," ujar Alex.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) mengingatkan agar industri pertambangan
nikel tidak menjadi ladang
rasuah. Pasalnya, potensi korupsi di industri pertambangan nikel sangat besar.
"Ini fakta. Kita pahamlah semuanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 November 2021.
Alex mengatakan industri nikel merupakan harapan Indonesia untuk mengembangkan negeri. KPK tidak mau harapan bangsa dirusak dengan korupsi yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.
"Sepanjang kehadiran KPK dapat membuat pihak-pihak yang sering melakukan intervensi dapat merasa gentar," tegas Alex.
Masyarakat dan aparat penegak hukum lain diharap memasang mata dengan industri tambang nikel. Jika ada yang tidak beres, masyarakat diminta melapor ke KPK atau pihak berwajib lainnya.
Aparat penegak hukum lainnya juga diminta tidak menerima suap untuk melemahkan pengawasan industri nikel. Tindakan itu diyakini KPK hanya menjadi pengkhianatan untuk negara.
"Ketika staf, petugas atau APH menerima sesuatu supaya pengawasannya lemah, enggak jalan. Menerima sesuatu itu gratifikasi. Apalagi dia menerima sesuatu disertai melakukan penyimpangan, jelas itu penyalahgunaan kewenangan," tutur Alex.
Baca:
Erick Thohir: Kekayaan Nikel Anugerah bagi Kendaraan Listrik RI
Penerimaan suap untuk pengawasan industri nikel juga menyengsarakan rakyat. Aparat penegak hukum malah bikin rakyat susah jika menerima duit untuk melancarkan industri tambang nikel yang tidak sesuai dengan aturan.
"Dalam banyak kasus masyarakat yang tinggal di sekitar tambang eksplorasi selalu hidup dalam kemiskinan. Kami mendorong keprihatinan ini untuk dapat kita carikan solusi bersama," ujar Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
