Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditahan KPK, Sabtu dini hari, 25 September 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditahan KPK, Sabtu dini hari, 25 September 2021. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin Tidak Coba Mainkan Perkara di Pengadilan

Candra Yuri Nuralam • 06 Desember 2021 13:14
Jakarta: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Mochamad Damis mengultimatum mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Terdakwa suap penanganan perkara di Lampung Tengah itu diingatkan tidak mencoba mencari orang untuk membantunya selama persidangan.
 
"Saya ingin mengingatkan beberapa hal pada saudara (Azis). Yang pertama, saudara hadapi saja masalah ini. Tidak usah berpikir untuk mengurus perkara saudara, apalagi kalau berpikir untuk melakukan pendekatan-pendekatan ke majelis hakim," kata Damis di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin, 6 Desember 2021.
 
Menurut dia, hakim bakal menyiapkan kalender persidangan dalam kasus ini. Sejumlah saksi sudah diminta dihadirkan untuk membuktikan dugaan suap yang dilakukan Azis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim berjanji akan menindak Azis sesuai fakta persidangan. Azis diminta menerima nasibnya setelah hakim mengetuk palu dalam putusan kasus nanti.
 
Baca: Azis Syamsuddin Tolak Gunakan Hak Eksepsi
 
"Yang pasti, kalau saudara terbukti, ya kita akan nyatakan terbukti. Kalau tidak, ya kita nyatakan tidak terbukti dan akan saudara dibebaskan dan lain-lain," ujar Damis.
 
Azis didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju sebesar Rp3,09 miliar dan USD36 ribu (Rp519 juta). Fulus itu agar Robin membantu pengurusan perkara dugaan suap terkait dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah tahun anggaran 2017.
 
KPK menyiapkan dua dakwaan kepada Azis. Pada dakwaan pertama, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Pada dakwaan kedua, Azis disangkakan melanggar Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif