Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Ilham Pratama Putra.

KPK Menghormati Putusan Taufik Kurniawan

Nasional kasus suap di kebumen suap bupati kebumen
Ilham Pratama Putra • 15 Juli 2019 18:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada eks Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik dihukum enam tahun penjara terkait kasus dugaan penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.
 
"KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada PN Semarang yang disampaikan hari ini. Kami melihat hampir seluruh dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh Hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis penuntut umum yang juga diterima Majelis Hakim," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.
 
Dia mengatakan salah satu poin penting dari putusan ini ialah pencabutan hak politik politikus PAN itu. KPK berharap hukuman tambahan pencabutan hak politik dapat secara konsisten diterapkan, terutama untuk kasus korupsi yang dilakukan oleh politikus yang menduduki jabatan publik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena jika seorang politisi melalukan korupsi, maka hal tersebut sekaligus dapat berarti ia mencederai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebelumnya. Apalagi terdakwa ini menjabat sebagai pimpinan DPR," lanjut Febri.
 
(Baca juga:Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun Penjara)
 
Dia berharap kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi anggota legislatif lainnya. Taufik juga dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar denda sebesar Rp200 juta subsider kurungan penjara selama empat bulan.
 
Hakim menyatakan Taufik terbukti menerima fee dengan total Rp4,85 miliar. Fee itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp1,2 miliar.
 
Uang pemberian dari mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi itu diserahkan kepada Taufik melalui orang suruhannya Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto. Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan Taufik membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp4,2 miliar.
 
Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp600 juta. Uang pengganti kerugian negara tersebut akan diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan terdakwa melalui KPK.
 
Taufki terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif