Ilustrasi Medcom.id.
Ilustrasi Medcom.id.

KPK Selisik Arahan Wali Kota Ambon untuk Mengondisikan Proses Lelang

Antara • 16 Mei 2022 04:04
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan cabang ritel di Kota Ambon, Malukum, Sabtu, 14 Mei 2022. Kelima saksi diperiksa perihal dugaan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) yang diduga mengondisikan proses pelaksanaan lelang pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
 
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya arahan dari tersangka RL untuk mengkondisikan proses pelaksanaan lelang pada beberapa SKPD di Pemkot Ambon," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Minggu, 15 Mei 2022.
 
Kelima saksi yang diperiksa, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Ambon 2018-2021 Enrico Rudolf Matitaputty, Kasi Usaha Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Ambon Firza Attamimi, dan anggota Pokja III UKPBJ Kota Ambon 2017-2020 Hendra Victor Pesiwarissa. Kemudian, Ketua Pokja II UKPBJ 2017/anggota Pokja II UKPBJ 2018-2020 Ivonny Alexandra W Latuputty dan anggota Pokja III UKPBJ 2018/ anggota Pokja II UKPBJ 2020 Johanis Bernhard Pattiradjawane.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penyidik juga mengonfirmasi dugaan penerimaan gratifikasi untuk tersangka Richard dari berbagai pihak. Sementara itu, ada tiga saksi yang tidak memenuhi panggilan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Ambon Fahmi Sallatalohy, License Manager PT Midi Utama Indonesia Tbk Cabang Ambon Nandang Wibowo, dan Direktur PT Kristal Kurnia Jaya 2006-sekarang Julian Kurniawan.
 
"Ketiganya tidak hadir dan tim penyidik segera menjadwalkan pemanggilan berikutnya," kata Ali.
 
Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.
 
KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR) sebagai tersangka. Namun, Amri masih buron.
 
Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 
Selain itu, Amri mengguyur Richard Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.
 
Baca: Ditahan KPK, Wali Kota Ambon Punya Harta Rp12,4 Miliar
 
KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, kasus itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.
 
Pada perkara ini, Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif