KPK Harap Pejabat di Papua Barat Tidak Korupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pejabat di Papua Barat untuk tidak koruptif. Pejabat yang korupsi dinilai sama dengan mengkhianati rakyat. "Korupsi merupakan salah satu tindakan yang dapat menghambat pembangunan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 Juni 2022. Pihaknya memberikan wejangan antikorupsi ke pejabat di Papua Barat demi kebaikan rakyat. Seluruh pejabat diharap menganggap KPK sebagai sahabat dalam memberantas korupsi di Indonesia. "KPK datang di Bumi Cendrawasih kali ini dalam rangka untuk menjadi seorang sahabat, karena forum ini merupakan tempat diskusi untuk membangun Papua Barat agar bersih dari korupsi," tutur Ghufron. KPK meminta seluruh pejabat di Papua Barat menjaga kepercayaan rakyat. Lembaga Antikorupsi itu tidak mau kekayaan Bumi Cenderawasih menjadi ladang korupsi. "Papua memiliki alam yang sangat kaya, sehingga butuh pengelolaan yang baik dan jauh dari korupsi untuk membuatnya bisa dinikmati tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang," tutur Ghufron. Baca: Polemik Brotoseno, Legislator: Kapolri Tak Perlu Ragu Sempurnakan Peraturan Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta seluruh pejabat di wilayahnya tegas memberantas korupsi. Korupsi diyakini cuma merugikan anak dan cucu di masa depan. "Para pemimpin di Papua Barat untuk bersatu bergotong-royong melawan korupsi dengan berlandaskan pengabdian kepada masyarakat," tutur Waterpauw.