KPK Ilustrasi. Foto: MI
KPK Ilustrasi. Foto: MI

KPK Mencocokkan Suara Saiful Ilah dengan Sadapan

Nasional suap proyek di kemenpu-pera
Candra Yuri Nuralam • 04 Februari 2020 15:44
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekam suara Bupati nonaktifSidoarjo Saiful Ilah. KPK ingin mencocokkan suara Saiful dengan hasil penyadapan yang dilakukan penyidik.
 
"Hanya ambil sampel suara untuk selanjutnya dilakukan uji oleh ahli suara terkait percakapan komunikasi para tersangka dengan beberapa pihak," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 4 Januari 2020.
 
Ali mengatakan suara Saiful Ilah dibutuhkan untuk pengembangan penyidikan. Penyidik akan menjadikan komunikasi antara Saiful dan tersangka lain sebagai alat bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hasil dari ahli suara nanti bisa menjadi alat bukti surat," ujar Ali.
 
Saiful Ilah membenarkan kedatangannya untuk melakukan perekaman suara. "Enggak ada (pemeriksaan), suaraku direkam saja," ujar Syaiful.
 
Saiful Ilah ditangkap bersama sejumlah kadis dan kontraktor dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa pada 2019.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo. KPK juga mengamankan barang bukti Rp1,8 miliar.
 
Tersangka penerima suap ialah Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Sementara itu, pemberi suap yakni pihak swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.
 
Saiful dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan Ibnu dan Totok disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif