Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khawatir ajang balap Formula E bakal menyusahkan pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kontrak ajang balap mobil listrik itu melewati masa jabat Anies.
"Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau plt-nya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomi tidak menguntungkan?" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 7 September 2022.
KPK berspekulasi kontrak kerja bisa berubah jika kepala daerah berganti. Kepala daerah penerus Anies pun bisa tidak sepemikiran dengan kerja sama yang sudah dibuat sebelumnya.
"Bagaiman pertanggung jawabannya? Padahal komitmen fee itu enggak bisa ditarik," ujar Alex.
Alex mengatakan pihaknya kini tengah mendalami kesepakatan dalam kontrak kerja tersebut. Sejumlah ahli dan pemeriksaan saksi terkasuk Anies pun dipanggil untuk mendalami perkara.
"Hal yang seperti itu lah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawabannya," tutur Alex.
Sebelumnya, KPK meminta Anies Baswedan untuk kooperatif saat dipanggil tim penyelidik pada Rabu, 7 September 2022. Keterangan Anies dibutuhkan untuk membuat terang penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E.
"KPK berharap pihak-pihak agar kooperatif supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 6 September 2022.
Keterangan Anies dibutuhkan untuk mengonfirmasi sejumlah dugaan pidana dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Pemanggilan Anies dilakukan karena adanya kebutuhan penyelidik.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) khawatir ajang balap
Formula E bakal menyusahkan pengganti Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. Kontrak ajang balap mobil listrik itu melewati masa jabat Anies.
"Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau plt-nya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomi tidak menguntungkan?" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 7 September 2022.
KPK berspekulasi kontrak kerja bisa berubah jika kepala daerah berganti. Kepala daerah penerus Anies pun bisa tidak sepemikiran dengan kerja sama yang sudah dibuat sebelumnya.
"Bagaiman pertanggung jawabannya? Padahal komitmen fee itu enggak bisa ditarik," ujar Alex.
Alex mengatakan pihaknya kini tengah mendalami kesepakatan dalam kontrak kerja tersebut. Sejumlah ahli dan pemeriksaan saksi terkasuk Anies pun dipanggil untuk mendalami perkara.
"Hal yang seperti itu lah kita minta ke ahli dan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawabannya," tutur Alex.
Sebelumnya, KPK meminta Anies Baswedan untuk kooperatif saat dipanggil tim penyelidik pada Rabu, 7 September 2022. Keterangan Anies dibutuhkan untuk membuat terang penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap Formula E.
"KPK berharap pihak-pihak agar kooperatif supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 6 September 2022.
Keterangan Anies dibutuhkan untuk mengonfirmasi sejumlah dugaan pidana dalam penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu. Pemanggilan Anies dilakukan karena adanya kebutuhan penyelidik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)