Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANT/Hafidz Mubarak.
Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANT/Hafidz Mubarak.

Pembentukan Tim Gabungan Tak Sesuai Harapan Novel

Nasional novel baswedan
Juven Martua Sitompul • 15 Januari 2019 19:06
Jakarta: Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan tak puas dengan pembentukan tim gabungan kasus penyiraman air keras yang dibentuk Polri. Novel dan Koalisi Masyarakat Sipil ingin Presiden Joko Widodo membentuk tim gabungan pencari fakta.
 
"Yang pertama saya menilai pembentukan tim gabungan ini tidak sesuai yang kami minta," kata Novel di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Novel menilai tim gabungan anyar ini tak berbeda dengan tim sebelumnya. Anggota tim hanya diberi surat tugas baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Rasanya permasalahannya bukan di situ," ujarnya.
 
Novel mengingatkan penyerangan terhadap dirinya sistematis dan terorganisir. Kedua, adanya dugaan penyimpangan dalam proses penyelidikan. Dengan alasan itu, Novel mempertanyakan kesanggupan tim gabungan untuk menuntaskan kasusnya.
 
"Apakah tim ini akan menindaklanjuti hal itu? Saya rasa tidak mungkin karena penyidiknya masuk dalam tim ini," ujarnya.
 
"Ini yang saya tanyakan sebenarnya apa yang mau ditindaklanjuti, apakah dari semua rekomendasi, hanya satu hal yang akan disampaikan?" timpal dia.
 
Meski begitu, Novel menghormati proses penyelidikan kasus penyiraman air keras yang dilakukan tim gabungan tersebut. Dia juga berjanji akan memberi keterangan kepada tim gabungan, dengan catatan berkomitmen mengungkap kasus teror itu.
 
"Saya punya syarat, saya meminta tim ini berkomitmen untuk mengungkap semua serangan kepada pegawai KPK sebelumnya," pungkasnya.
 
Polri membentuk tim gabungan untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Jajaran Polri, KPK, dan sejumlah pakar atau akademisi masuk dalam tim tersebut.
 
Surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK6.6/2019 telah dikeluarkan sejak 8 Januari 2019. Satgas ini berisi 65 anggota, terdiri dari 52 personel kepolisian, sebanyak enam orang dari KPK, dan perwakilan pakar sebanyak tujuh orang.

 

(DRI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi