Peran Hukum dalam Mewujudkan Indonesia Tertib

Anggi Tondi Martaon 27 Oktober 2018 17:31 WIB
berita kemenko pmk
Peran Hukum dalam Mewujudkan Indonesia Tertib
Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) 2018, Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib, di Hotel Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, 27 Oktober 2018 (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)
Manado: Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengusung program Revolusi Mental. Salah satu aspeknya ialah Indonesia Tertib.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Wiranto mengatakan, salah satu aspek penting mewujudkan Indonesia Tertib adalah hukum. Menurutnya, hukum menjadi bagian kehidupan nasional.

"Hukum itu apa sih? Itu kesepakatan kolektif dari sekelompok manusia. Kalau disepakati, maka kehidupan pada kelompok itu akan tertib," kata Wiranto dalam rangkaian acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental (PKNRM) 2018, Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib, di Hotel Novotel, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, 27 Oktober 2018.


Politikus Hanura itu menegaskan, seluruh pihak diminta menyepakati seluruh aturan yang ada. Sebab, dapat mewujudkan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Semua ada aturanya, semua ada caranya. Dan tidak boleh yang melanggar karena dilindungi oleh Undang Undang dan hukum. Kalau dilaksanakan, hidup akan lebih pasti," katanya.

Menteri Pertahanan dan Kemananan tahun 1998-1999 itu menyebutkan, dampak dari program Indonesia Tertib belum signifikan. Namun, semenjak dijalankan sudah ada perkembangan.

"Dalam empat tahun ini, sekarang apakah capaian dalam menertibkan masyarakat sudah tercapai? Jawabanya belum. Tapi untuk perkembangannya pasti membaik," ujar dia.

Indonesia Tertib merupakan bagian dari program Revolusi Mental. Program tersebut dibebankan kepada Kementerian Politik Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam).

Dalam implementasinya, Kemenko Polhukam membentuk beberapa kelompok kerja mewujudkan Indonesia Tertib, yaitu penggunaan trotoar dan perilaku antre, pelayanan rekam cetak KTP elektronik, SIM Online dan E-tilang.

Selanjutnya, pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Hotline Telepon 1708/Lapor SP4N, pagar sterilisasi/sonasi terminal dan Pembangunan Jembatan Gantung, serta sekolah ramah anak.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id