Wapres tak Setuju Komnas HAM Diberi Kewenangan Penuntutan

Dheri Agriesta 05 Juni 2018 18:44 WIB
pelanggaran hamkasus ham
Wapres tak Setuju Komnas HAM Diberi Kewenangan Penuntutan
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kewenangan lembaganya diperkuat buat menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Namun, permintaan Komnas HAM tersebut dinilai berlebihan.

"Wah itu Komnas HAM (kalau) diberikan kewenangan penuntutan itu sudah jadi jaksa dan hakim," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Juni 2018.

Kalla menilai saat ini Komnas HAM sudah memiliki kewenangan yang cukup. Komnas HAM bisa menyampaikan hasil penyelidikan mereka kepada pengadilan.


"Cukup melaporkan kepada aparat penegak hukum lainnya kalau ada pelanggaran HAM," jelas Kalla.

Kalla khawatir jika Komnas HAM diberikan kewenangan penuntutan maka pengadilan di Indonesia akan bertambah banyak. Mengingat, saat ini Indonesia sudah memiliki banyak pengadilan.

"(Sekarang) Tipikor ada, PTUN ada, Pengadilan HAM lagi nanti, pada bingung semuanya," kata Kalla.

Baca: Komnas HAM Ingin Kewenangan Diperkuat Perpu

Komnas HAM berharap kewenangannya diperkuat melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Ini diperlukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. 

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menegaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu harus segera diselesaikan. Ia menyampaikan dua alternatif terkait penyelesaian tahap penyidikan.

Alternatif pertama, masyarakat harus berani mendorong Jaksa Agung M Prasetyo agar menyelesaikan kasus tersebut secepatnya. Sementara itu, alternatif lainnya ialah penguatan terhadap Komnas HAM.



(JMS)