Mantan Pilot Lion Air/MTVN/Dheri Agriesta
Mantan Pilot Lion Air/MTVN/Dheri Agriesta

Mantan Pilot Lion Air Puji Putusan PHI

Nasional lion air delay
16 Oktober 2017 00:19
medcom.id, Jakarta: Sebanyak 18 mantan pilot Lion Air memuji putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Oktober 2017. Pasalnya dalam putusan itu majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan mereka terhadap direksi maskapai tempat mereka pernah bekerja tersebut.
 
"Gugatan yang kami layangkan kepada direksi Lion Air terkait pemecatan kami oleh pihak direksi sebagai buntut dari keputusan kami untuk menolak terbang pada 10 Mei 2016," kataPerwakilan 18 mantan pilot Lion Air,Capt. Eki Adriansjah seperti dilansir dari Antara, Minggu 15 Oktober 2017.
 
Eki membeberkan dalam putusan itu, Ketua Majelis Hakim Eko Sugianto menyatakan bahwa hubungan kerja antara para pilot dengan pihak Lion Air berada di dalam ranah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagarkerjaan. Itu berarti hubungan kerja tetap atau masuk dalam kategori Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bukan merupakan perjanjian perdata biasa sebagaimana yang diklaim oleh pihak Lion Air.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Oleh karena itu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pihak Lion Air harus mengikuti ketentuan yang ada pada UU Ketenagakerjaan," kata Eki.
 
Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan manajemen Lion Air untuk memenuhi seluruh hak-hak para pilot yang di-PHK, termasuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Kepmenakertrans Nomor KEP-78/MEN/2001.
 
"Pihak direksi pada Agustus 2016 memecat kami sebagai buntut dari keputusan kami untuk menolak menerbangkan pesawat pada 10 Mei 2016. Pihak manajemen beranggapan keputusan kami tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi maskapai, dan segera setelah kejadian itu para pilot tersebut tidak lagi diberikan jadwal terbang tanpa alasan yang jelas sampai akhirnya kami menerima surat pemecatan pada Agustus 2016," beber Eko.
 
Eko berharap putusan hukum itu dapat menjadi momentum perubahan ke arah yang lebih baik bagi industri penerbangan nasional.
 
"Semoga industri penerbangan kita semakin kuat dan profesional dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat," tandas dia.

 

(DHI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi