Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Medcom.id/Candra

Andi Arief Penuhi Panggilan KPK

Nasional KPK Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara Andi Arief
Candra Yuri Nuralam • 10 Mei 2022 14:46
Jakarta: Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merupakan saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU).
 
Andi datang ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14.00 WIB. Dia terlihat menggunakan baju lengan pendek dengan motif kotak-kotak berwarna biru.
 
Andi tidak terlihat membawa dokumen atau berkas saat tiba di markas KPK. Dia juga enggan memberikan komentar kepada awak media. Andi memilih langsung masuk ke ruang tunggu Gedung Merah Putih KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Selain Andi Arief, KPK Panggil Jemmy Setiawan Demokrat
 
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik membutuhkan keterangan Andi untuk mendalami dugaan suap yang menyeret Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud. KPK tengah mengebut pemberkasan perkara Abdul Gafur karena batas waktu penyidikan dan penahanan Bupati nonaktif PPU itu sudah mepet.
 
"Tentu ini bagian dari tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) gitu ya, karena kami memiliki informasi dan data yang harus dikembangkan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Mei 2022.
 
Ali tidak bisa membuka informasi yang akan dikonfirmasi penyidik ke Andi. KPK berjanji informasi yang diterima Andi terkait kasus suap ini bakal dibeberkan dalam persidangan nanti.
 
"Nanti di persidangan akan dibuka seluruh alat buktinya, sehingga nanti akan dianalisis lebih lanjut oleh tim jaksa dalam surat tuntutannya, seperti apa peran-peran dari pihak-pihak ini," ujar Ali.
 
Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Andi. KPK pernah memeriksa Andi sebagai saksi untuk mendalami komunikasinya dengan Abdul Gafur saat mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif