Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin/Medcom.id/Rizky
Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin/Medcom.id/Rizky

KPK Periksa Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Fachri Audhia Hafiez • 19 Mei 2022 10:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat Agus Khotib. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin (AY).
 
"Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.
 
KPK juga memeriksa sembilan saksi lainnya. Yakni, aparatur sipil negara (ASN) BPK Perwakilan Jawa Barat Winda Rizmayani, Dessy Amalia, dan Emmy Kurnia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro, serta tiga ASN di Dinas PUPR Kota Bogor Gantara Lenggana, R Indra Nurcahya, dan Aldino Putra Perdana. Kemudian, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Krisman Nugraha dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bogor Heru Haerudin.
 
Ali belum membeberkan keterkaitan para saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut. Keterangan yang digali dari para saksi akan diungkap setelah pemeriksaan oleh penyidik.
 
Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021. KPK menetapkan delapan tersangka sebagai pemberi serta penerima dalam perkara ini.
 
Baca: KPK Dalami Dugaan TPPU Bupati Banjarnegara Lewat Keuangan PT Bumi Rejo
 
Empat tersangka sebagai pemberi ialah Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat orang pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif