Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.
Gedung Merah Putih KPK. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam.

Dewas KPK Sebut Dirut Pertamina Tak Kooperatif

Nasional KPK pelanggaran etik Lili Pintauli Siregar Dewas KPK
Candra Yuri Nuralam • 26 April 2022 09:33
Jakarta: Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan keterangan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati untuk mendalami dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas nonton MotoGP yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Namun, hingga kini Nicke tak kunjung memenuhi panggilan Dewas KPK.
 
"Klarifikasi terhadap pihak Pertamina belum tuntas karena Dirut Pertamina (Nicke Widyawati) tidak koperatif," kata anggota Dewas KPK Syamsudin Haris melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 April 2022.
 
Syamsudin mengatakan pihaknya sudah meminta Nicke untuk hadir pada 21 April 2022. Namun, Nicke mengakut tidak bisa hadir karena ada kepentingan lain yang tidak bisa ditunda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dewas KPK memanggil ulang Nicke untuk dimintai keterangan. Dia juga mangkir saat panggilan keduanya.
 
"Sudah diundang klarifikasi dan dijadwal ulang, tapi tidak hadir," tutur Syamsudin.
 
Baca: ICW Sebut Lili Pintauli Tak Pantas Lagi Jabat Pimpinan KPK
 
Syamsudin mengingatkan Nicke untuk mendatangi Dewas KPK. Keterangan dia dibutuhkan untuk mendalami dugaan pemberian fasilitas nonton MotoGP dari pihak Pertamina untuk Lili Pintauli.
 
"Dewas berharap Dirut Pertamina bisa bekerja sama dan bersikap kooperatif dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ibu LPS (Lili Pintauli Siregar)," ujar Syamsudin.
 
Nicke dinilai hanya menghambat proses dugaan etik ini jika terus mangkir. Keterangan dia dibutuhkan sebelum Dewas KPK mengklarifikasi Lili.
 
"Klarifikasi terhadap ibu LPS tertunda karena pengumpulan bahan dan keterangan dari pihak eksternal belum selesai," ucap Syamsudin.
 
Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Lili diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton Moto GP di Mandalika. Dia diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto GP dari salah satu perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
 
"Ya benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar)," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 April 2022. 
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif