Jakarta: Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mengaku mengetahui ada praktik duit pelicin ketok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi 2018. Namun, ia membantah terlibat dalam praktik kongkalikong itu.
"Saya tahu (ada suap), tapi saya tidak terlibat," kata Cornelis usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat malam 5 Januari 2018.
Saat ditanyai mengapa tidak langsung melaporkan informasi suap itu, Cornelis mengaku tidak bisa melakukannya. Ia berdalih hanya mendengar informasi dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya.
Alasan tetap mengetok palu APBD Jambi 2018, kata dia, semata mengejar batas waktu pengesahan APBD di dewan yang jatuh tempo pada 30 November 2017. Jika tidak disahkan sebelum batas waktu, kata Cornelis, anggota dewan Jambi bisa kena sanksi.
Baca: Ketua DPRD Jambi Dicecar Puluhan Pertanyaan
"Itu saja yang saya laksanakan. Saya tidak peduli ada uang atau tidak, ada duit ketok palu atau tidak, saya mendengar tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya
Menurut politikus Demokrat itu, sebelum APBD 2018 disahkan dewan, sudah ada supervisi dari KPK. Lembaga Antirasuah, kata dia, memberikan pengarahan langsung kepada para anggota dewan guna mencegah praktik korupsi.
"Tapi ternyata ini tetap terjadi, memalukan sekali," ucap dia.
Cornelis diperiksa sekitar 11 jam oleh penyidik KPK pada Jumat 5 Januari. Ia dicecar puluhan pertanyaan terkait proses pengesahan APBD Jambi 2018. Bersamaan dengan itu, KPK juga memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola, Wakil Ketua DPRD Jambi Zoerman Manap, dan pihak swasta bernama Ali Tonang. Mereka diperiksa untuk sebagai untuk tersangka Asisten Daerah Bidang III Jambi Saifudin.
Jakarta: Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston mengaku mengetahui ada praktik duit pelicin ketok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi 2018. Namun, ia membantah terlibat dalam praktik kongkalikong itu.
"Saya tahu (ada suap), tapi saya tidak terlibat," kata Cornelis usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Jumat malam 5 Januari 2018.
Saat ditanyai mengapa tidak langsung melaporkan informasi suap itu, Cornelis mengaku tidak bisa melakukannya. Ia berdalih hanya mendengar informasi dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegahnya.
Alasan tetap mengetok palu APBD Jambi 2018, kata dia, semata mengejar batas waktu pengesahan APBD di dewan yang jatuh tempo pada 30 November 2017. Jika tidak disahkan sebelum batas waktu, kata Cornelis, anggota dewan Jambi bisa kena sanksi.
Baca: Ketua DPRD Jambi Dicecar Puluhan Pertanyaan
"Itu saja yang saya laksanakan. Saya tidak peduli ada uang atau tidak, ada duit ketok palu atau tidak, saya mendengar tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya
Menurut politikus Demokrat itu, sebelum APBD 2018 disahkan dewan, sudah ada supervisi dari KPK. Lembaga Antirasuah, kata dia, memberikan pengarahan langsung kepada para anggota dewan guna mencegah praktik korupsi.
"Tapi ternyata ini tetap terjadi, memalukan sekali," ucap dia.
Cornelis diperiksa sekitar 11 jam oleh penyidik KPK pada Jumat 5 Januari. Ia dicecar puluhan pertanyaan terkait proses pengesahan APBD Jambi 2018. Bersamaan dengan itu, KPK juga memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola, Wakil Ketua DPRD Jambi Zoerman Manap, dan pihak swasta bernama Ali Tonang. Mereka diperiksa untuk sebagai untuk tersangka Asisten Daerah Bidang III Jambi Saifudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DMR)
