medcom.id, Jakarta: Tudingan sejumlah pihak kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dinilai masih sumir. Karena hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang membenarkan tudingan itu. Semua pihak diminta memberikan bukti konkret, karena tidak ada toleransi bagi pegawai maupun pimpinn yang melakukan pelanggaraan.
Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mengatakan, KPK mengundang semua pihak terutama Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk menyampaikan bukti dugaan loby politik Abraham Samad ke KPK. "Saya mengundang Pak Hasto ke KPK. Untuk berikan bukti yang katanya firm itu," kata Johan, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015).
Menurut Johan, bukti itu diperlukan KPK untuk mengklarifikasi tudingan dari Hasto. Sebab, KPK tak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan pegawai hingga pimpinannya. "Sejak awal kami sampaikan, KPK zero tolerance terhadap perilaku menyimpang baik pidana atau etika yang dilakukan pegawai maupun pimpinan,” ujarnya.
Namun, Johan menggarisbawahi, zero tolerance diterapkan jika ada bukti yang disampaikan. Bukan sekedar pernyataan belaka. "Tak bisa sekedar pernyataan-pernyataan. Publik harus diberi gambaran proporsional. Karena itu, kehadiran Pak Hasto sebenarnya sangat penting dan seharusnya memberikan informasi dan data ke KPK (bukan DPR-red)," katanya.
medcom.id, Jakarta: Tudingan sejumlah pihak kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dinilai masih sumir. Karena hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang membenarkan tudingan itu. Semua pihak diminta memberikan bukti konkret, karena tidak ada toleransi bagi pegawai maupun pimpinn yang melakukan pelanggaraan.
Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, mengatakan, KPK mengundang semua pihak terutama Plt Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, untuk menyampaikan bukti dugaan loby politik Abraham Samad ke KPK. "Saya mengundang Pak Hasto ke KPK. Untuk berikan bukti yang katanya firm itu," kata Johan, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015).
Menurut Johan, bukti itu diperlukan KPK untuk mengklarifikasi tudingan dari Hasto. Sebab, KPK tak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan pegawai hingga pimpinannya. "Sejak awal kami sampaikan, KPK
zero tolerance terhadap perilaku menyimpang baik pidana atau etika yang dilakukan pegawai maupun pimpinan,” ujarnya.
Namun, Johan menggarisbawahi,
zero tolerance diterapkan jika ada bukti yang disampaikan. Bukan sekedar pernyataan belaka. "Tak bisa sekedar pernyataan-pernyataan. Publik harus diberi gambaran proporsional. Karena itu, kehadiran Pak Hasto sebenarnya sangat penting dan seharusnya memberikan informasi dan data ke KPK (bukan DPR-red)," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)