medcom.id, Jakarta: I Dewa Gede Palguna resmi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Tak sedikit pihak yang mempertanyakan independensinya karena dia sempat menjadi kader PDI Perjuangan.
Sekuat tenaga, Palguna meyakinkan publik tentang posisinya. Jaminan netralitas dia lontarkan saat seleksi dulu dan kini setelah dilantik.
Palguna menuturkan, seleksi hakim MK berlangsung amat transparan. Publik bisa melihat sekaligus menilai para calon, termasuk dirinya. Lagi pula, kata dia, namanya direkomendasikan LSM dan sejumlah orang kepada panitia seleksi hakim konstitusi.
"Masyarakat tahu siapa yang diseleksi. Dua jam kami dicecar dan semua masyarakat diberi kesempatan bertanya. Harusnya saya dapat double degree. Siapapun yang terpilih dari lima ini memenuhi syarat baik dari PPATK dan KPK juga. Apa yang harus saya buktikan lagi kalau dua kali dua sama dengan empat," kata Palguna seusai mengucap sumpah dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (7/1/2014).
Palguna kemudian menceritakan alasan ia sempat aktif di PDI-Perjuangan. Kala itu, ia menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah pada 1999. Namun tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan. Palguna mengaku hanya memiliki dua pilihan. Kembali ke daerah atau bergabung dengan salah satu fraksi di MPR.
"Entah bagaimana mulainya, tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan. Menurut tata tertib MPR yang berlaku saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tak berfraksi," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, DPRD Provinsi Bali sebagai pihak yang mengutus Palguna menggelar sidang pleno dan memutuskan agar utusan daerah mereka bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan. Alasannya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut adalah partai mayoritas di Bali.
"Waktu itu, 80 persen warga Bali memilih PDI Perjuangan. Kalau secara ideologis, kami di Bali itu hampir semua pahamnya adalah paham kebangsaan. Dan mungkin kedekatan ideologisnya dengan PDIP," pungkasnya
medcom.id, Jakarta: I Dewa Gede Palguna resmi menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Tak sedikit pihak yang mempertanyakan independensinya karena dia sempat menjadi kader PDI Perjuangan.
Sekuat tenaga, Palguna meyakinkan publik tentang posisinya. Jaminan netralitas dia lontarkan saat seleksi dulu dan kini setelah dilantik.
Palguna menuturkan, seleksi hakim MK berlangsung amat transparan. Publik bisa melihat sekaligus menilai para calon, termasuk dirinya. Lagi pula, kata dia, namanya direkomendasikan LSM dan sejumlah orang kepada panitia seleksi hakim konstitusi.
"Masyarakat tahu siapa yang diseleksi. Dua jam kami dicecar dan semua masyarakat diberi kesempatan bertanya. Harusnya saya dapat double degree. Siapapun yang terpilih dari lima ini memenuhi syarat baik dari PPATK dan KPK juga. Apa yang harus saya buktikan lagi kalau dua kali dua sama dengan empat," kata Palguna seusai mengucap sumpah dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (7/1/2014).
Palguna kemudian menceritakan alasan ia sempat aktif di PDI-Perjuangan. Kala itu, ia menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah pada 1999. Namun tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan. Palguna mengaku hanya memiliki dua pilihan. Kembali ke daerah atau bergabung dengan salah satu fraksi di MPR.
"Entah bagaimana mulainya, tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan. Menurut tata tertib MPR yang berlaku saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tak berfraksi," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, DPRD Provinsi Bali sebagai pihak yang mengutus Palguna menggelar sidang pleno dan memutuskan agar utusan daerah mereka bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan. Alasannya, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut adalah partai mayoritas di Bali.
"Waktu itu, 80 persen warga Bali memilih PDI Perjuangan. Kalau secara ideologis, kami di Bali itu hampir semua pahamnya adalah paham kebangsaan. Dan mungkin kedekatan ideologisnya dengan PDIP," pungkasnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
