Tersangka dugaan suap proyek pengadaan baggage-handling system (BHS) Andra Y Agussalam. Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja
Tersangka dugaan suap proyek pengadaan baggage-handling system (BHS) Andra Y Agussalam. Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja

Penahanan Eks Dirkeu AP II Diperpanjang

Nasional kasus suap angkasa pura ii
M Sholahadhin Azhar • 29 Oktober 2019 19:52
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y. Agussalam. Andra bakal mendekam di rumah tahanan KPK hingga 28 November 2019.
 
"Hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung sejak 30 Oktober untuk tersangka AYA (Andra Y. Agussalam)," kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2019.
 
Yuyuk menyebut perpanjangan penahanan ini terkait penyelidikan kasus suap proyek di anak perusahaan AP II. Andra diduga menerima SGD96.700 untuk memuluskan jalan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menggarap proyek Baggage Handling System (BHS).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan Andra dan Staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Taswin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek BHS. Andra selaku penerima suap dan Taswin pemberi suap.
 
Andra diduga mengarahkan PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) untuk menunjuk langsung PT INTI sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar ini dioperasikan PT APP.
 
Andra disinyalir mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung, untuk menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP harga penawaran PT INTI terlalu mahal.
 
Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo, mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar uang muka segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.
 
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif