Jakarta: Dugaan adanya pengiriman lima juta ora nikel dari Indonesia ke Tiongkok masih didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah curiga permasalahannya ada di surveyor.
"Saya bilangnya bukan modus baru, tapi memang titik lemah kita selama ini soal laporan surveyor. Kita percaya bahwa surveyor itu profesional," kata Deputi Penindakan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.
Pahala mengatakan data yang diberikan oleh surveyor terkait objek barang atau komoditas yang dikirim ke luar negeri kerap ditelan matang-matang oleh stakeholder terkait tanpa pemeriksaan lanjutan. Permainan kotor bisa terjadi di sana.
"Kalau batubaranya 3.000 kalori ditulis 3.000 misalnya begitu. Kuantitas beton 3.000 kalorinya, kita kan percaya surveyor itu profesional," ucap Pahala.
Karenanya, KPK bakal menyamakan data yang dimuat surveyor dengan dugaan pengiriman ore nikel ke Tiongkok. Kode komoditas yang dimasukkan dalam laporan juga bakal diperiksa.
"Nah itu rasanya musti kita lihat lagi sekarang. Makanya kita, satu cerita nikel soal hs code (kode komoditas), tapi liatnya ke laporan surveyor," ujar Pahala.
Sebelumnya, KPK menemukan adanya ekspor ore nikel sebanyak lima ton dari Indonesia ke Tiongkok. Padahal, pengiriman barang baku itu ilegal.
"Ilegal. Sejak 2020 dilarang keras ekspor ore nikel," kata Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria kepada Medcom.id, Jumat, 23 Juni 2023.
Menurut Dian, lima juta ton ore nikel yang dikirim ke Tiongkok itu dari Januari 2020 sampai 2022. Ekspor itu juga tercatat dalam situs resmi otoritas penanganan bea dan cukai Tiongkok.
Namun, negara asal pengirim hanya menggunakan kode. Sandi untuk Indonesia yakni 112.
Jakarta: Dugaan adanya pengiriman lima juta ora
nikel dari Indonesia ke Tiongkok masih didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK). Lembaga Antirasuah curiga permasalahannya ada di
surveyor.
"Saya bilangnya bukan modus baru, tapi memang titik lemah kita selama ini soal laporan
surveyor. Kita percaya bahwa
surveyor itu profesional," kata Deputi Penindakan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023.
Pahala mengatakan data yang diberikan oleh
surveyor terkait objek barang atau komoditas yang dikirim ke luar negeri kerap ditelan matang-matang oleh
stakeholder terkait tanpa pemeriksaan lanjutan. Permainan kotor bisa terjadi di sana.
"Kalau batubaranya 3.000 kalori ditulis 3.000 misalnya begitu. Kuantitas beton 3.000 kalorinya, kita kan percaya
surveyor itu profesional," ucap Pahala.
Karenanya, KPK bakal menyamakan data yang dimuat
surveyor dengan dugaan pengiriman ore nikel ke Tiongkok. Kode komoditas yang dimasukkan dalam laporan juga bakal diperiksa.
"Nah itu rasanya musti kita lihat lagi sekarang. Makanya kita, satu cerita nikel soal hs code (kode komoditas), tapi liatnya ke laporan
surveyor," ujar Pahala.
Sebelumnya, KPK menemukan adanya ekspor ore nikel sebanyak lima ton dari Indonesia ke Tiongkok. Padahal, pengiriman barang baku itu ilegal.
"Ilegal. Sejak 2020 dilarang keras ekspor ore nikel," kata Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria kepada
Medcom.id, Jumat, 23 Juni 2023.
Menurut Dian, lima juta ton ore nikel yang dikirim ke Tiongkok itu dari Januari 2020 sampai 2022. Ekspor itu juga tercatat dalam situs resmi otoritas penanganan bea dan cukai Tiongkok.
Namun, negara asal pengirim hanya menggunakan kode. Sandi untuk Indonesia yakni 112.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)